Analisis komparatif teori solidaritas Emile Durkheim dan Covid-19

Oleh: Fr. Charles Matly (JUBI)

Sejak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Maret 2020 bahwa dua warga negara Indonesia terjangkit virus corona (Covid-19), jumlah pasien terpapar Covid-19 meningkat tajam. Setiap hari pun jumlah pasien berpeluang untuk bertambah.

Jika penanganannya tidak maksimal dan masyarakat belum sepenuhnya mematuhi anjuran keras untuk stay at home atau work from home (WFH) dan menjaga jarak sosial (social distancing), virus corona akan terus meluas.

Pandemi virus corona sudah sangat mengkhawatirkan karena semakin meluas, dan belum dapat diprediksi sampai kapan virus ini hilang. Artinya, pandemi Covid-19 bukan hanya persoalan satu negara, melainkan persoalan dunia, yang semakin memporakporandakan kehidupan normal dalam berbagai bidang, terutama kesehatan dan ekonomi.

 

Hampir semua negara melakukan lockdown atau social distancing untuk menghindari semakin meluasnya penyebaran virus corona. Bagaimanapun hampir semua pihak terjangkit wabah Covid-19.

Oleh karena itu, kita tidak bisa menggap remeh dan bersikap seolah-olah virus ini tidak berbahaya. Faktanya Covid-19 meluas dengan cepat menjadi epidemi yang sangat mudah terjangkit ke masyarakat Indonesia.

Dalam upaya penanggulangan virus ini, tentu membutuhkan kesiapan dan ketegasan pemerintah dari pusat maupun daerah. Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap keselamatan, pelayanan kesehatan masyarakat, dokter dan paramedis, serta masyarakat umum.

Terlebih hal ini untuk menciptakan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah hadir dan menjaga kepentingan mereka sebagai rakyat Indonesia. Kepercayaan rakyat kepada pemerintah dapat meningkatkan solidaritas di antara mereka, yang dapat bermanfaat dalam mewujudkan kerja sama atau kolaborasi, sehingga penanggulangan virus corona akan lebih mudah, terarah, dan terukur.

Merujuk Emile Durkheim (Ritzer, 2003) solidaritas sosial dilihat sebagai suatu gejala moral. Maka dalam situasi ini, penulis menggunakan teori Emile Durkheim tentang solidaritas untuk menganalisis realitas masyarakat Indonesia di tengah pandemi ini, guna menggalakkan perubahan dan membangun solidaritas dalam menghadapi virus corona.

Pengertian solidaritas menurut Emile Durkheim

Menurut Emile Durkheim solidaritas adalah perasaan saling percaya antara para anggota dalam suatu kelompok atau komunitas. Kalau orang saling percaya, maka mereka akan menjadi satu atau menjadi persahabatan, menjadi saling hormat-menghormati, menjadi terdorong untuk bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan sesamanya (Soedijati, 1999: 25).

Dari pengertian di atas, maka solidaritas dapat dimengerti sebagai adanya rasa saling percaya, (punya) cita-cita bersama, kesetiakawanan, dan memiliki rasa sepenanggungan di antara individu sebagai anggota kelompok, karena adanya perasaan emosional dan moral yang dianut bersama, yang dapat membuat individu merasa nyaman dengan kelompok atau komunitas dalam masyarakat.

Dalam perspektif sosiologi, keakraban hubungan antara kelompok masyarakat tidak hanya merupakan alat untuk mencapai atau mewujudkan cita-citanya, tetapi keakraban hubungan sosial tersebut juga merupakan salah satu tujuan utama dari kehidupan kelompok masyarakat yang ada. Keadaan kelompok yang semakin kokoh selanjutnya akan menimbulkan rasa saling memiliki dan emosional yang kuat di antara anggotanya.

Salah satu komponen utama masyarakat yang menjadi perhatian Durkheim adalah bentuk solidaritasnya. Durkheim membagi dua bentuk solidaritas, yaitu solidaritas mekanik (mechanical solidarity) dan solidaritas organik (organic solidarity).

Solidaritas mekanik

Solidaritas mekanik adalah rasa solidaritas yang didasarkan pada suatu kesadaran kolektif yang menunjuk kepada totalitas kepercayaan yang rata-rata ada pada masyarakat yang sama, yaitu mempunyai pekerjaan yang sama, pengalaman yang sama, sehingga banyak pula norma-norma yang dianut bersama (Johnson, 1994: 183).

Demikian juga Indonesia, mempunyai kekuatan solidaritas mekanik yang diikat oleh kesamaan dalam bentuk kesadaran kolektif. Artinya, sebagai sebuah bangsa yang sedang menghadapi wabah, Indonesia harus menyadari bahwa rakyat mempunyai kekuatan dalam bekerja sama. Kekuatan tersebut dibantengi oleh ideologi yang sama yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Emile Durkheim juga memberikan contoh terhadap kelompok masyarakat yang berkumpul atas keinginan bersama, yaitu adanya ikatan sosial yang mengikat individu itu dengan kelompoknya, tentu bukan karena paksaan fisik, melainkan ikatan utamanya adalah kepercayaan bersama, cita-cita dan komitmen moral.

Orang yang sama-sama memiliki kepercayaan dan cita-cita ini merasa bahwa mereka mestinya bersama-sama karena mereka berpikiran serupa.

Dengan demikian, suatu masyarakat yang ditandai oleh solidaritas mekanik adalah bersatu, karena merasa semua orang yang ada di sekitarnya adalah sama. Yang menjadi ikatan atau pengikat di antara orang-orang itu adalah karena mereka semua terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang hampir sama antara satu dengan yang lain.

Solidaritas organik

Solidaritas organik muncul karena pembagian kerja bertambah besar. Solidaritas itu didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi.

Saling ketergantungan itu bertambah sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dan pembagian pekerjaan yang memungkinkan dan menggairahkan bertambahnya perbedaan di kalangan individu.

Munculnya perbedaan di kalangan individu yang diakibatkan oleh pembagian kerja yang begitu kuat, dapat mengubah kesadaran kolektif yang ada pada masyarakat sederhana. Seperti dikatakan Emile Durkheim, itulah pembagian kerja yang terus saja mengambil peran yang tadinya diisi oleh kesadaran kolektif.

Menurut George Ritzer, solidaritas organik dipersatukan oleh perbedaan-perbedaan di antara orang-orang, oleh fakta bahwa semuanya mempunyai tugas-tugas dan tanggung jawab yang berbeda (Ritzer, 2012: 145). Karena dalam masyarakat organik melaksanakan setiap pekerjaan yang relatif sempit, mereka banyak membutuhkan tenaga dari orang lain agar dapat memenuhi kelangsungan hidupnya.

Oleh karena itu, masyarakat organik dalam pandangan Durkheim “dipersatukan oleh spesialisasi orang-orang dan kebutuhan mereka untuk layanan-layanan dari banyak orang lain”.

Dengan demikian, sudah waktunya untuk melupakan perbedaan organik di tengah pandemi ini. Ada beragam suku, etnis, bahasa, nilai etika dan moral, adat istiadat, partai politik dan agama. Hendaknya semua ini merupakan kekuatan alamiah yang dapat membangun solidaritas organik, untuk saling bergantung satu dengan yang lainnya. Dalam semangat yang sama kita bersinergi menghadapi tantangan Covid-19 ini.

Kesimpulan

Dalam kajian teori telah dijelaskan secara panjang lebar mengenai solidaritas. Selanjutnya, penulis membuat komparasi menggunakan teori solidaritas mekanik dan solidaritas organik Emile Durkheim untuk mengkaji solidaritas masyarakat Indonesia, dalam upaya membangun solidaritas melawan virus corona sesuai dengan tema tulisan ini.

Teori solidaritas yang dikemukakan oleh Emile Durkheim menjelaskan tentang perilaku solidaritas yang tengah terjadi pada masyarakat Indonesia dalam menghadapi wabah virus corona. Sikap dan interaksi yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah, baik pusat, maupun daerah merupakan suatu proses solidaritas yang terjadi dalam konteks pekerjaan, terutama penanggulangan Covid-19 yang terus mengancam kehidupan masyarakat Indonesia setiap harinya.

Fenomena Covid-19 yang melanda dunia, khususnya Indonesia termasuk Papua, sesungguhnya memiliki sebuah arti yang dapat menjelaskan fenomena pluralitas, baik yang mekanik, maupun organik.

Solidaritas mekanik

Solidaritas mekanik yang tercermin dalam perilaku masyarakat dan pemerintah dapat dilihat pada upaya menggalang kerja sama dan tolong-menolong atau gotong royong di tengah masyarakat. Seperti pada awal imbauan untuk melakukan social distancing atau menjaga jarak, tidak berada di ruang publik, keramaian atau tidak mengadakan pesta/rapat atau perkumpulan orang lainnya karena akan menjadi sarana penularan virus, selalu menjaga kesehatan dengan mencuci tangan, dan tidak bersalaman atau bentuk kontak fisik lainnya dengan anggota masyarakat.

Adapun tindakan pemerintah dalam mengambil kebijakan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama mereka yang secara ekonomi pekerja harian, mereka yang terinfeksi Covid-19, dokter dan paramedis, serta berbagai profesi yang terkait penanggulangan bencana wabah ini.

Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai solidaritas mekanik karena beberapa alasan.

Pertama, kerja sama mematuhi anjuran merupakan cerminan dasar dari solidaritas mekanik yaitu menyandarkan pada sentimen bersama;

Kedua, sikap tolong-menolong yang dilakukan tidak mengenal waktu dan tidak mengenal orang. Siapa saja yang mengalami dampak dari Covid-19 menjadi tanggung jawab pemerintah dan dilayani oleh tenaga medis.

Berdasarkan teori solidaritas Emile Durkheim mengenai sikap atau solidaritas yang terjadi, baik antara pemerintah, maupun masyarakat dalam penanggulangan wabah ini merupakan bentuk solidaritas mekanik. Hal ini dikarenakan sikap tolong-menolong atau solidaritas yang dilakukan antara sesama masyarakat merupakan sikap yang tidak individualis dan justru bergantung pada tiap-tiap individu.

Sikap tolong-menolong merupakan konsekuensi dari kondisi yang tengah dialami yang mendorong setiap orang untuk saling menolong dengan menimbang-nimbang bahwa jika terjadi hal yang sama akan ditolong.

Solidaritas organik 

Realitas kemajemukan bangsa Indonesia sesungguhnya telah menampilkan perbedaan organik dan seringkali perbedaan tersebut menjadi alasan untuk terpecah belah dan berkonflik.

Namun dengan kekuatan dan semangat yang menyatukan perbedaan, maka Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara akan mempunyai kekuatan besar, sehingga mampu bertahan dan menghadapi pandemi ini.

Adanya solidaritas organik dalam realitas pandemi ini dilihat pada saat warga yang ada di tengah perang melawan Covid-19 masih berperilaku tidak simpatik dan tidak berperikemanusiaan. Seorang perawat berinisial NK, ditolak untuk dimakamkan di kampung halamannya karena terpapar Corona. Dia meninggal karena berjuang menyembuhkan pasien corona di RS Kariadi Semarang, Jawa Tengah.

Tindakan segelintir warga ini menuai badai kecaman dari berbagai pihak. Publik mengutuk dan mempertanyakan, dimana nurani dan rasa solidaritas mereka? Covid seolah mengikis rasa empati dan perikemanusiaan kita (harianjogja.com, 27 April 2020).

Dalam teorinya, Emile Durkheim menyebut tindakan tersebut di atas sebagai sikap atau perilaku individualis.

Artinya, tidak ada lagi kesadaran kolektif antarsesama yang sedang mengalami pandemi. Mereka seolah tidak peduli terhadap orang lain karena bertanggung jawab terhadap keluarganya masing-masing. Akibatnya orang seperti membatasi diri terhadap orang lain karena ketakutan yang berlebih.

Dengan kata lain, ketakutan dan penularan membuat kita lebih konformis, penilaian moral kita menjadi lebih keras, dan menjadikan kita lebih konservatif. Jadi, persoalan Covid-19 turut mempengaruhi perilaku masyarakat yang mencerminkan solidaritas organik. (*)

Penulis adalah calon imam Keuskupan Agung Merauke, Papua, sedang studi S2 di Ambon, Maluku

Editor: Timoteus Marten

Kapitalisme, Sosialisme versus Trias Melanesia

“Menjadi Manusia di Melanesia” mengikuti cobaan berat cerita dua pemuda yang tinggal di kepulauan terpisah. Dan meskipun mereka tidak akan pernah bertemu satu sama lain, mereka memiliki tujuan yang sama dan itu tunggal: untuk membuat jalan yang sulit menjadi kedewasaan. Masing-masing akan menghadapi ritual inisiasi yang melelahkan. Untuk mencapai status dewasa ini di Melanesia, Junior dari pulau Kontu di Papua harus menangkap hiu yang hanya bersenjatakan laso dan baling-baling, sedangkan Wabak dari pulau Pentakosta di Vanuatu harus melompat dari menara kayu, pergelangan kakinya diikat dengan tanaman merambat tebal.Dua cobaan, masing-masing dengan tujuan yang sama: menjadi seorang pria! (Becoming a Man in Melanesia (by Jérôme Ségur))

Oleh: Ibrahim Peyon)*

Pengantar Tulisan ini dikaji dengan pendekatan antropologi mengenai dua maktab besar menjadi ideologi politik dunia dan kaca mata kedua maktab itu melihat konteks West Papua kini dan masa depan.

Kapitalisme dan sosialisme lahir dilatari oleh tiga situasi sosial-politik dalam masyarakat Eropa kuno. Dalam kondisi sosial-politik itu mendorong kedua teori itu terkonstruksi didasarkan kultur orang Eropa pada masa itu. Sedang, trias Melanesia asas filsafat dan pengetahuan berbasis pada struktur kultur dan struktur psikologi kolektif bangsa Melanesia. Ketiga tema itu akan dibahas dalam tulisan ini.

Kapitalisme

Kapitalisme produk asimilasi dari tiga kekuatan besar dalam masyarakat Eropa Kuno yaitu: kultur Yunani kuno, kultur feodalis dan sistem kerajaan, dan kekuatan agama kristen. Tiga kekuatan itu juga sekaligus menjadi dasar terkonstruksi sosialisme merupakan anti tesis kapitalisme. Tiga kekuatan utama itu menjadi basis dari kedua ideologi itu.

Pertama, budaya Yunani kuno yang memiliki seni, arstitektur dan keindahan yang tinggi dalam peradabatan masyarakat Yunani kuno (Smith 1988; Anderson 1996; Woods 2007). Karena itu muncul istilah culture dan civilisation. Civilitation berarti masyarakat dengan tingkat keberadaban tinggi, seni, arstitektur, keindahan, ilmu pengetahuan dan budaya menulis lebih lebih maju, dan lebih tinggi. Term civilization itu dari term latin civis, citizen, civitas, negara kota dan civitabilis, perkotaan. Sedang culture adalah budaya dari masyarakat dengan tingkat keberadaban lebih rendah, masyarakat di luar dari kategori pertama tersebut (Kroeber and Klucichohn 1952). Dibedakan dua kategori masyarakat dan kebudayaan mereka dimunculkan dengan terminologi tertentu sebagai kode klasifikasi seperti savagery, babarism, islander dan civilisation.

Kedua, budaya feodalis dalam sistem feodalisme kuno Eropa. Tanah-tanah di Eropa dikuasai oleh para feodalis yang menjalankan sistem feodalisme dalam kerajaan-kerajaan kuno. Para feodalis secara otomatis adalah raja di wilayah kekuasaannya. Di sini masyarakat Eropa sudah terbentuk secara struktur dan kelas-kelas hirarki. Pada lapisan teratas adalah para feodalis dan juga sekaligus raja dalam suatu kerajaan, sedang lapisan paling bawah adalah rakyat jelata yang tidak mempunyai akses langsung pada tanah dan sumber daya dalam sistem feodalisme atau kerajaan itu. Ada kelas-kelas lain di bagian tengah. Kelas yang paling bawah inilah digerakan sebagai mesin produksi kapital dan sosial-politik untuk feodalis dan golongan raja.

Ketiga, Agama kristen sebagai sebuah sistem hirarki baru dalam masyarakar Eropa. Agama Kristen menciptakan struktur hirarki baru dengan memposisikan orang-orang dalam jabatan-jabatan dengan status sosial-politik baru dalam masyarakat. Dengan cara itu melahirkan kelas-kelas sosial baru dalam hirarki gereja dengan hukum kasih dan kesetaraan martabat manusia. Para pastor dan ahli-ahli biblika menterjemahkan buku-buku dari Roma dan Yunani kuno, diterbitkan secara masal dan dimobilisasi secara luas. Mereka merangkul masyarakat kelas bawah dalam sistem feodalisme, mengajar mereka membaca, menulis dan menghitung. Mereka diperkenalkan dengan seni, arstitektur, drama, kelola pertanian, sistem produksi dan distribusi. Proses-proses inilah disebut civilisation atau peradaban.

Struktur sosial-politik baru ini berhadapan dengan mesin politik feodalis lama dan menciptakan konflik-konflik sosial-politik di mana-mana. Hal ini menjadi tantangan baru para ilmuwan, cendikiawan, birokrat di lingkungan sistem feodalisme dan para pemimpin agama untuk mencari solusi dan solusinya adalah menciptakan suatu sistem baru disebut negara bangsa (lihat Smith 1998). Dalam rangka menciptakan sistem baru itu diperlukan sebuah kerangka yang menjadi dasar dari sistem baru itu. Dalam kerangka itu dibangun kesadaran mengenai ide-ide, gagasan dan konsep-konsep dalam struktur psikologi manusia dan dimobilisasi melalui seperangkat suprastruktur dan infrastruktur dalam masyarakat. Bagaimana masyarakat dapat terstrukturisasi dalam sistem negara bangsa yang baru itu. Ide, gagasan dan konsep-konsep terkonstruksi secara terustruktur, sistematis dan masif dalam supra-struktur dan infra-struktur itu menjadi dasar dan keyakinan kolektif masyarakat itu disebut ideologi. Ideologi itulah menjadi landasan dari suatu negara bangsa itu. Ideologi politik itu terkonstruksi produk asimilasi dari tiga kekuatan utama kultural itu. Maka terlahir ideologi politik kapitalisme modern.

Dilihat dari tiga kultural utama itu mempunyai prinsip dasar yang sama dalam struktur basis kultural dan psikologi yaitu kapital. Kapital adalah akumulasi keuntungan modal, alat dan sumber daya. Dalam sistem sibilisasi, feodalisme dan kekristenan masyarakat terstruktur secara hirarki dan kelas-kelas sosial. Kelas-kelas atas dapat terakumulasi modal dan sumber daya sebagai kapital. Kelas-kelas sosial atas dapat kendalikan kapital melalui suprastruktur dan infrastruktur sebagai mesin-mesin produksi sistem. Kapital adalah modal produksi dan distribusi, uang, mesin, alat, cendekiawan, teknokrat, seniman dan kelompok terdidik, dll. Semua itu dikategori sebagai akumulasi kapital. Elemen-elemen ini dapat menggerakan dan mobilisasi masyarakat kelas bawah sebagai mesin produksi kapital, mereka sebagai mesin produksi maka tidak terakumulasi kapital. Kapital tetap terakumulasi kembali kepada kelas atas pada kelompok kapitalis.

Sesudah negara terbentuk sistem ini dapat terekonstruksi dengan proses modifikasi dan modernisasi yang kemudian diterapkan dalam sistem negara bangsa yang baru. Pemilik kapital mengembangkan diri dalam sistem negara bangsa dengan membangun industri-industri, tambang, pabrik dan berbagai proyek-proyek raksasa. Demi mengamankan itu, kapitalis terakses secara bebas dalam mesin-mesin politik dan struktur kekuasaan. Dengan itu, mereka bebas kendalikan sistem politik dan kekuasaan. Kekuasaan produksi hukum-hukum sebagai suprastruktur negara bangsa dan infrastruktur dapat berlibat gandakan secara luas untuk melindungi dan mengamankan pemilik kapital dan aset-aset produksi mereka. Demi kepentingan aset vital atau aset negara. Perusahaan-perusahaan itu rekrut dan mobilisasi masyarakat kelas-kelas bawah dan dipekerjakan secara masal, kelompok kerja ini disebut buruh.

Di titik ini diantara kapitalis saling bersaing untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, maka kapital itu tertumpuk pada struktur atas, di kalangan kelompok kapitalis. Kapital itu tidak terdistribusi secara merata pada kelas-kelas menengah dan kelas bawah. Kapitalis juga tidak diperhatikan hak-hak buruh terutama upah, waktu dan distribusi sumber daya secara maksimal. Kondisi ini menciptakan jarak kesenjangan sosial antara buru dan pemilik kapital, buruh diposisikan sebagai mesin produksi kapital. Realita ini terdorong Karl Max menulis das Kapital dan menlahirkan teori sosialisme ilmiah.

Sosialisme

Konteks dasar menentukan arah pemikiran Karl Marx, sesudah ia menyelesaikan gymnasium. Situasi politik refresif di Prussia menghapus semua kebebasan yang diperjuangkan rakyat melawan perang Napoleon. Di Universitas Berlin, segera Marx terpesona dengan filsafat Hegel. Marx semakin berkembang setelah perkenalan dengan filsafat Feuerbach. Sesudahnya, Marx mengartikan ciri reaksioner di Prussia sebagai ungkapan sebuah keterasingan manusia dari dirinya sendiri. Berjumpa dengan kaum sosialis radikal di Paris sesudah pengasingannya dari Jerman adalah jawaban atas pertanyaan Marx, mengenai sumber keterasingan yang dicarinya (Suseno 2001).

Pusat perhatiannya pada syarat-syarat penghapusan hak milik pribadi dan diklaim sosialisme ilmiah yang tidak hanya didorong oleh cita-cita moral, melainkan berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang hukum-hukum perkembangan masyarakat. Dengan tesis ini, pendekatan Marx berubah dari filosofis murni menjadi semakin sosiologis. Sosialisme ilmiah itu disebut Marx sebagai paham sejarah materialistik. Sejarah dimengerti sebagai dialektika antara perkembangan bidang ekonomi disatu pihak dan struktur kelas-kelas sosial dipihak lain. Menurut Marx ajaran inti sosialisme ilmiah itu ialah betul dan definitive (Marx 1846).

Marx dan Engels temanya analisa materialisme histori dalam masyarakat prakapitalis berbasis kajian etnologi. Mereka diilhami etnologi Amerika, Lewis Henry Morgan; Ancient Society sebagai sumber ulasan studi asal-usul tiga lembaga utama masyarakat modern (Maurice 1983). Hal ini diketahui dalam F. Engels (1892): Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats im Anschluss an Lewis H. Morgans Forschungen. Engels menulis asal usul keluarga, kepemilikan pribadi dan negara berbasis dari studi Morgan. Karl Marx sendiri mengenai studi etnologi Morgan, Conspectus on Lewis Morgans Ancient Society. Karya etnologi klasik ini menggugah gagasan-gagasan materialis dan evolusionis dalam studi masyarakat dan kebudayaan. Terutama mengenai sejarah tahap-tahap perkembangan masyarakat dan kebudayaan yang bertumpu pada landasan material seperti api, busur, panah, tulisan dan hewan jinakan. Dalam kerangka teoritis evolusi Morgan, sebagian besar sejarah manusia bisa dipahami dengan lebih baik lewat analisis atas kondisi materialnya.

Marx juga diilhami studi dari beberapa etnolog lain semisal John Budd Phrat tentang kampung masyarakat Arya. Henry Summer Meine mengenai sejarah institusi-institusi dan John Lubbock mengenai asal-usul civilisasi (Krader 1974). Marx dan Engels analisis kembali masyarakat pra-kapitalis Eropa kuno dan masyarakat Asiatik. Analisis mereka mengenai sejarah evolusi manusia dan kebudayaan dikategorikan dalam tiga tahapan: tahap savagery, babarism dan civilisation, sedangkan model evaluasi keluarga dibagi menjadi tujuh tahap (Clammer 2003).

Materialisme historis inilah menjadi basis teori sosialisme ilmiah mengenai suprastruktur dan infrastruktur. Infrastruktur terdiri atas mode produksi dan mode reproduksi. Mode produksi ialah teknologi dan praktik yang mengembangkan atau membatasi basis produksi subsistensi, khususnya produksi makanan dan berbagai bentuk energi, diberi batasan-batasan dan kesempatan yang disediakan oleh interaksi teknologi spesifik dengan habitat spesifik. Sedangkan mode reproduksi ialah teknologi dan praktik yang digunakan untuk mengembangkan, membatasi dan memelihara ukuran populasi. Demikian juga, struktur memiliki dua mode yaitu ekonomi domestik dan ekonomi politik. Pengorganisasi reproduksi dan basis produksi, tukar menukar dan konsumsi dalam camp, rumah tangga, apartemen, atau tatanan domestik lainnya. Kemudian mode ekonomi politik ialah pengorganisasian reproduksi dan basis produksi, tukar menukar dan konsumsi diantara band, desa-desa, chiefdoms, negara dan kerajaan (Harris1979: 52-53). Suprastruktur memiliki unsur-unsur seperti hukum, seni, musik, ritual dan ilmu pengetahuan yang tidak berhubungan langsung dengan mode produksi dan reproduksi. Di sini Harris masukan terminologi struktur diantara suprastruktur dan infrastruktur yang tidak ada dalam teori sosialisme Karl Marx.

Pendekatan Harris ditekakan pada kajian infrastruktur, struktur dan suprastruktur. Sedang Marxis menekankan kajian infrastruktur, kesadaran kelas dalam produksi, dan peranan historis dalam kelas-kelas manusia. Berbedaan lain antara sosialisme Marxis dan materialisme kultural adalah ketidaksepakatan mengenai metode dialektika.
Prinsip dasar materialisme historis adalah keadaan sosial sebagai determinan kesadaran manusia dan bukan sebaliknya. Menurut Marx manusia membuat sejarahnya sendiri, tetapi ditentukan oleh kondisi-kondisi yang dihadapinya, berasal dan ditransmisikan dari masa lampau. Kemudian mode produksi dan reproduksi infrastruktur dalam teori materialis adalah determinan tetapi menurut Marx bukan konsep penentu satu-satunya. Menurut Frederick Engels “konsep materialis unsur penentu dalam sejarah akhirnya adalah produksi dan reproduksi dalam kehidupan nyata. Namun, lebih dari itu baik Marx maupun saya tidak pernah mengemukakan pandangan bahwa produksi dan reproduksi ialah satu-satunya penentu. Karena itu, andai kata ada orang mengubah pernyataan itu, bahwa unsur ekonomi satu-satunya penentu, maka niscaya orang itu mengubah pendekatan kami menjadi tidak bermakna, abstrak, dan tak masuk akal” (Engels 1963: 204).

Marx mengatakan cara suatu masyarakat mengorganisasi produksi mereka adalah kunci untuk memahami keseluruhan struktur sosial. Produksi sarana subsistensi membentuk landasan yang di atasnya institusi negara, konsepsi hukum, seni dan bahkan gagasan tentang agama, dari orang-orang yang bersangkutan berevolusi. Struktur sosial tidak tercipta secara acak. Segenap masyarakat di berbagai tempat terdapat pola-pola yang pasti pada berbagai masa dalam sejarah mengorganisasi produksi benda-benda material mode produksi. Di sini, Marx membagi dalam lima episode mode produksi pada segenap masyarakat yakni komunis primitif, kuno, feodal, kapitalis dan komunis. Setiap masa itu didominasi oleh mode produksi tertentu dengan hubungan kelas khas tertentu. Produksi ekonomi adalah arsitek yang merangcang segenap aspek lain dalam masyarakat itu. Di mana cara suatu masyarakat mengorganisir itu disebut basis ekonomi atau infrastruktur. Infrastruktur ditentukan oleh faktor tenaga produktif dan relasi produktif. Tenaga produktif terkait segenap sumber daya yang digunakan masyarakat dalam produksi, semisal alat-alat produksi, kecakapan manusia dan pengalaman produksi. Sedang, relasi produktif ialah struktur pengorganisasian sosial produksi. Sistem relasi produksi ini ditentukan oleh tingkat perkembangan logika internal manusia dan tenaga-tenaga produksi materi. Di sini Marx tergerak pada institusi dalam struktur sosial selayak institusi keluarga dan sistem pendidikan. Di mana keluarga mereproduksi tenaga kerja atas dasar generasi, dan sistem pendidikan mencerminkan organisasi produksi dalam masyarakat kapitalis (Marx. 1867; Marx and Engels 1888). Di sinilah terjadi sistem integrasi sosial segenap aspek dalam fungsionalitas.

Teori sosialisme ilmiah Marx ini dikonstruksi menjadi ideologi politik oleh Lenin dan diterapkan di dalam mesin politik melalui partai politik kemudian menjadi ideologi politik resmi Unisoviet dan di negara-negara sosialis lain. Ideologi politik ini disebut komunisme.

Sosialisme-komunisme tidak murni dari teori Marxis, melainkan proses akulturasi dari unsur-unsur marxis dan unsur-unsur kultural berbasis terminologi tradisional Unisoviet: „narod, natsiia, narodnost’, natsional’nost. Terminologi ini menjadi konsep kunci nation dan nationalitas berbasis pada fenomena alam (Bassin, 2007: 147). Fenomena alam itu terkonstruksi pada dataran human organisasi dan nation, negara bangsa. Terminologi organisasi alam dibawa ke human organisasi dalam indep struktur kultural dan indep struktur spikologi dalam sejarah negara bangsa.

Terminologi ethnos dan nation terkait dengan elemen-elemen: mite dan asal-usul leluhur bersama; saling bagi memori; elemen-elemen kultur bersama;. akses dan kekuasaan teritori; tindakan solidaritas; dan status sosial dan politik. Semua ini elemen-elemen dasar dari nation atau bangsa menjadi basis etno-nasionalisme (Smith 2009).
Identitas nasionalisme Rusia modern pasca Unisoviet dikonstruksi dari basis ideologi etno-nasionalisme mereka. Dalam suatu kebijakan disebut „homeland as an ecological niche“ ialah basis teritorial sebagai asal-usul dan rumah kelompok etnik-etnik asli. Alam dan ekologi adalah rumah dan tempat duduk bangsa, dengan konsep itu lebih ditekankan penguatan pada level kelompok psikologis, diakui dan dihormati ekologi sebagai nativ, asal, kampung halaman dan tanah warisan leluhur. Semua bangsa mempunyai kampung halaman sendiri dan itu dikombinasi dengan keindahan landscap dalam sebuah sistem baru. Semua bangsa mempunyai wilayah asal-usul sendiri, dan itu dikombinasikan oleh elemen-elemen landscap. Di mana kampung halaman adalah representasi-representasi dari bagian-bagian sistem kita disebut ethno atau bangsa. Bangsa harus berbasis secara ekologis dan spritual untuk memberikan penghormatan kepada region sebagai asal, rumah dan suvivel manusia. Manusia berasal dari alam dan alam rumah bagi manusia (Bassin 2007: 147-149).

Natural dan ekologi rumah ethnos hidup, terlindung dan berkembang. Pengakuan dan penghormatan pada natural dan ekologi adalah level psikologis dan spritual tertinggi secara etno-nasionalisme. Dalam etno-ideologi diyakini bahwa manusia asal dari natural ini dicentralisasi pada level ideologi komunis yang mengatakan kepemilikan komunal dan tidak ada Tuhan. Ideologi ini kemudian dikombinasi dengan sosialisme ilmiah Karl Marx terkonstruksi menjadi komunisme-sosialisme.

Kapitalisme, Sosialisme versus Asas Melanesia

Teori sosialisme adalah anti tesis dari kapitalisme. Kedua teori itu menjadi ideologi politik saling teroposisi dan tercipta dua ideologi politik dunia. Kapitalisme menjadi representasi ideologi Eropa barat, sedang sosialisme-komunisme representasi ideologi Eropa timur. Dua teori itu lahir di dunia barat dan terkonstruksi dalam kultur dan ideologi politik barat. Kapitalisme ditanamkan kaki pada kapital, kepemilikan modal pribadi dan individualisme. Sedang, sosialisme ditanamkan kakinya pada kepemilikan komunal, penghapusan kepemilikan pribadi dan sosialistik.

Objek utama tesis dan anti tesis kedua maktab ini sama yaitu kelas bawah, kaum buruh dan tani, sebagai mesin produksi kapital bagi kapitalisme dan mesin produksi revolusi jalan menuju sosialisme-komunisme. Dalam menghadapai gerakan sosialisme, kapitalisme reorgisasi dan restrukturisasi diri untuk memberkuat dan mempertahankan posisinya. Negara-negara berideologi kapitalis reproduksi hukum sebagai suprastruktur negara bangsa. Produk-produk hukum itu restrukturisasi sistem negara bangsa dengan prosedur-prosedur dan aturan-aturan baru. Restrukturisasi suprastruktur ini dapat memberikan jaminan kebebasan, kesamaan hak dan demokrasi setiap warga negara. Meningkatkan kapasitas sumber daya melalui layanan-layanan publik semisal pendidikan, kesehatan, perumahan, komunikasi, pendapatan dan jaminan sosial. Kapitalis sediakan jabatan-jebatan sesuai kapasitas individu, meningkatkan hak, menambah hadiah dan jaminan liburan para pekerja. Kondisi-kondisi ini menciptakan keadilan, demokrasi, kebebasan, kesamaan martabat dan kemakmuran ekonomi.

Berbeda dengan sosialisme-komunisme dengan ideologi revolusi yang menghapus sistem kapilatisme dan konstruksi sistem negara bangsa yang baru. Sosialisme-komunisme pun produksi hukum-hukum dan prosedur-prosedur yang menghapus kapital dan kepemilikan individu. Sistem politik, kekuasaan, produksi hukum, sumber-sumber ekonomi, layanan-layanan publik semua dikendalikan oleh negara. Negara hadir sebagai representasi kekuasaan dan kepemilikan bersama atau kepemilikan komunal. Keadilan hukum, sosial dan ekonomi dimiliki oleh negara, diatur, dikendalikan dan distribusikan kepada masyarakat. Ciri khas lain negara sosialis adalah insklusif, tidak demokratis dan proteksionis. Negara mobilisasi rakyat untuk kerja sosial atas nama kepentingan komunal, hak individu, kebebasan dan demokrasi tiap warga negara distandarisasi dan tiap warga negara tidak boleh memiliki kekayaan melebihi orang lain.

Dalam sistem ini negara-negara sosialis tidak membangun ekonomi warga negara dan tidak diberikan kebebasan untuk berkreatif bagi pembangunan ekonomi rasyarakat. Sistem ini menciptakan kemiskinan ekonomi pada rakyat dan hal itu berdampak pada eksistensi kedaulatan negara. Kondisi ini berkonstribusi banyak negara-negara sosialis sudah runtuh dan bubar seperti Unisoviet, Jerman Timur, negara-negara di Eropa Timur dan beberapa negara di Amerika Latin. Hingga pasca perang dunia terdapat lebih dari 30 negara penganut ideologi sosialisme dan kini tersisa hanya enam negara sosialis. Cina negara terbesar penganut paham sosialisme-komunisme tetapi sistem ekonominya telah rekonstruksi ke dalam sistem ekonomi kapitalisme modern dan kini menjadi satu kekuatan ekonomi besar dunia. Kuba pasca Fidel Castrol menjadi negara terbuka dan menjalin kerja sama ekonomi dengan negara kapitalis, terakhir Venezuela jatuh krisis ekonomi dan politik berdampak jutaan warga negara eksodus keluar negeri.

Kedua ideologi, kapitalisme dan sosialisme itu lahir dari Eropa Barat dari basis kultural dan idelogi politik yang sama. Keduanya menjadikan masyarakat kelas bawah sebagai objek untuk kapitalisasi kepentingan masing-masing. Bila kedua ideologi politik diadopsi dan diterapkan dalam konteks ideologi politik dalam perjuangan Papua Merdeka tidak tepat. Atau salah satu dari kedua ideologi itu diadopsi, dikembangkan dan diterapkan dalam masyarakat Papua pun tidak tepat. Karena orang Papua sudah memiliki sistem kapitalisme dan sosialisme sendiri dalam etnokultural mereka. Sistem kapitalisme tradisional dan sosialisme tradisonal orang Papua berbeda dengan kedua ideologi ala Eropa itu [Kapitalisme dan Sosialisme]. Masyarakat dengan etnoideologi yang berorientasi pada kapitalis tradisional tersebut ialah orang Mee (Pospisil 1963), Maybrat (Miedema 1986) dan Muyu (Schoorl 1976). Sistem kapitalis tradisional dalam etnik-etnik ini sangat unik dan berbeda dari Kapitalis ala Eropa.

Akumulasi kapital orang Papua adalah pemberian dan distribusi untuk kepentingan politik, sosial, perlindungan, persaudaraan, jaringan relasi, keamanan dan keseimbangan. Proses itu terjadi secara otomatis dan timbal balik dalam bentuk dan nilai yang sama atau berbeda. Proses timbal balik ini disebut resiprositas. Jadi, akumulasi keuntungan orang Papua adalah kapital sosial. Bentuk dari kapital sosial itu adalah resiprositas dengan elemen-elemen tersebut di atas. Hal ini berbeda dengan kelompok borjuis modern orang Papua yang menduduki birokrasi, politik dan sektor swasta lain. Kita belum melihat mereka sebagai representasi kapitalis modern karena harus diikut dengan baromenter tertentu. Menurut saya mereka adalah borjuis baru agen kekuasaan yang dikendalikan oleh negara dan kapitalis untuk mengamankan kepentingan mereka.

Demikian pun etno-ideologis sosialis-komunal bangsa Papua itu berbeda dengan ideologi sosialisme-komunisme ala Eropa. Kepemilikan sumber daya alam dan akses pada tanah dalam budaya bangsa Papua adalah milik komunal berbasis klen. Tiap klen dalam suatu etnik dan areal kultural memiliki batas-batas tanah dan teritorial jelas dan tegas. Orang Papua saling mengakui, menghargai dan menghormati sesama mereka secara adil dan demokratis dalam komunitas mereka. Sumber daya alam di dalam dan di atas tanah dikendalikan secara kolektif dalam klen atau sekelompok klen dalam kekerabatan, mitologi dan sejarah mereka. Sumber daya alam itu dikelola secara bersama oleh masyarakat dalam suatu unit komunitas dan unit-unit sejenis dan distribusi diantara unit-unit itu dalam suatu teritorial, semisal klen, kampung atau konfederasi.

Berbeda dengan ideologi sosialis Eropa kepemilikan pribadi dihapus dan menjadi kepemilikan kolektif dan dikendalikan oleh negara. Kepemilikan pribadi dihapus karena dalam sistem feodalisme dan kapitalisme modern, tanah dan sumber-sumber produksi dikuasai feodalis dan kapitalis. Majoritas rakyat tidak memiliki akses tanah dan model produksi kapital. Kondisi ini berbeda dengan konteks Papua mengenai kepemilikan dan akses masyarakat kepada tanah dan sumber daya alam. Kondisi Papua saat ini adalah kapitalis didukung kekuasaan kolonial rampas tanah rakyat. Perjuangan rakyat ialah kembalikan tanah dan sumber daya alam mereka melalui gerakan revolusi. Bila sosialisme Marxis diterapkan konsekuensi logis adalah sistem kepemilikan komunal berbasis unit-unit klen, kampung dan teritorial dihapus, tanah diambil alih dalam otoritas negara dan dikendalikan oleh negara. Jika demikian tidak ada perbedaan antara sosialisme dan kapitalisme. Sosialisme hapus milik individu dan unit-unit kelompok masyarakat dirampas demi kepenting komunal negara bangsa. Sementara kapitalisme merampas tanah rakyat, degredasi hutan dan menindas rakyat demi kepentingan kapital dan kepentingan negara kekuasaan.

Demi ideologi politik sosialisme, negara mengambil tindakan penghapuskan kekuasaan komunal dalam satuan-satuan masyarakat, sudah pasti memicu konflik sosial baru dalam masyarakat. Hukum lain dalam sosialisme-komunisme adalah tidak diakui adanya Tuhan dan agama. Ini hukum dasar di mana pun negara sosialis melarang warga negaranya menjalankan kepercayaan dan agama mereka. Bila ideologi politik sosialisme diterapkan maka hukumnya adalah hapus agama dan keyakinan orang Papua. Jika demikian, apakah orang Papua terima hukum sosialisme-komunisme itu, jawabanya tegas tidak. Karena peradaban baru orang Papua dibangun oleh misi kristen dan gereja, orang Papua terima agama kristen dan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juruslamat mereka. Tidak dilarang jika unsur-unsur sosialisme tertentu dipakai sebagai alat perjuangan kemerdekaan Papua, seperti kasus Timor-Leste. Tetapi, bukan sebagai ideologi politik bangsa Papua.

Terkait Timor-Leste dan Vanuatu mereka bukan negera sosialis, melainkan negara yang berasaskan sosial-demokrat. Paham sosial-demokrat berbeda dengan sosialisme. Sosial-demokrat itu terkonstruksi kombinasi unsur-unsur tertentu dari paham kapitalisme, sosialisme dan demokrat dengan nilai-nilai budaya negara itu sendiri. Dukungan Vanuatu untuk dekolonisasi daerah-daerah di Melanesia dan Pasifik berbasis pada konsep Melanesia Brotherhood yang berasal dari filsafat trias tunggal Melanesia. Sosialisme terkonstruksi basis materialisme historis dan insfrastruktur mengenai model produksi dan model reproduksi. Daerah perkotaan di West Papua sudah diterapkan model produksi dan model reproduksi oleh kekuasaan kolonial dan kapitalis melalui berbagai perusahaan. Berbeda dengan di daerah-daerah luar kota pengaruh kapitalisme belum signifikasi terutama model produksi dan struktur basis. Masyarakat yang mengalami langsung adalah daerah-daerah kapitalisme semisal Tembagapura, Bintuni dan di daerah-daerah perkebunan kelapa sawit, produksi kehutanan dan produksi industri sagu, produksi energi makanan seperti di Merauke. Persoalannya adalah berapa banyak orang Papua yang terlibat dalam mode produksi dengan kelas-kelas sosial yang berbeda dalam proyek-proyek kapitalisme di West Papua. Di mana kelas-kelas sosial itu dimobilisasi dalam ideologi sosialis untuk melakukan perubahan sistem kapitalisme dan kekuasaan kolonial. Bila tidak, yang harus dibangun adalah kesadaran kekuasaan kolonial dan kesadaran perampasan hak hidup dan tanah-tanah mereka untuk mengkuasai kembali melalui revolusi kemerdekaan nasional bangsa Papua.

Trias Tunggal Melanesia

Trias, tiga asas tunggal Melanesia. Tiga asas itu hukum dasar dari semua elemen di Melanesia. Tiga asas itu ialah: one people, one soul and one land. Dua asas telah terepresentasi dalam semboyan bangsa Papua: one people, one soul sebagai asas ideologi politik. Tetapi, dimaksud trias dalam diskusi ini buka itu (ideologi politik) melainkan di atas dari suatu ideologi politik. Terminologi one people menunjuk pada manusia, ethnos atau bangsa. One soul menunjuk pada roh, jiwa dan kultur. Sedang one land terepresentasi pada homeland, nation, natur dan landscape.

Bila dikaji lebih dalam tiga asas ini merupakan satu maka bisa disebut satu trias Melanesia atau trias tunggal Melanesia. Maksud dari terminologi tunggal atau satu adalah tiga asas itu merupakan satu tubuh dan satu jiwa, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Terminologi satu atau tunggal menunjuk pada pencipta, Tuhan dan tokoh ideal pernah ada dan menciptakan dunia dan kehidupan ini. Tokoh itu selalu ada dalam sejarah penciptaan orang-orang Melanesia, di dalam setiap etnik atau bangsa, mereka percaya bahwa tokoh ideal itu adalah Tuhan. Karena itu, mereka selalu melakukan ritus-ritus dan pujian kepadanya. Konsep trias tunggal Melanesia tidak terelasi dengan konsep tri tunggal dalam kekristenan.

Makna terminology satu atau tunggal adalah satu tubuh dan roh dari pencipta yang diyakini itu. Manusia, roh, bumi, langit, tanah, tumbuhan dan segala isi itu berasal dari satu tubuh, tubuh dari pencipta itu. Bagian dari tubuh pencipta itu terpecah atau terpotong dan menciptakan segala yang ada. Pencipta itu selalu hadir dalam sejarah suci dan religi asli Melanesia. Dalam setiap etnik atau suatu daerah kultural di Melanesia selalu ada tokoh atau pencipta macam itu.

Trias Tunggal Melanesia adalah asas tunggal bangsa Melanesia, di dataran logika filsafat, indep struktur dan indep spiskologi kolektif orang Melanesia. Posisi trias tunggal itu di dalam otak dan ditransmisi ke dalam tubuh dan tereksresi ke luar dalam bentuk sikap dan tindakan manusia. Trias Tunggal itu juga bisa digambarkan dalam penciptaan sebagai sejarah suci dan sekaligus agama dari etnik-etnik, areal kultural bahkan dalam keseluruhan rumpun Melanesia dengan bentuk dan varian-variannya. Tetapi, inti dari sejarah suci dan religi itu satu dan sama, dan itu salah satu aspek. Bila dikaji lebih mendalam unsur-unsur itu, dapat ditemukan relasi yang mempersatukan semua elemen pada satu struktur basis.

Banyak studi etnologi sudah mencatat unsur-unsur itu dan tinggal kita analisa lebih mendalam untuk menemukan struktur dalam dan relasi-relasi yang menghubungkan antara unsur-unsur kultur dan natur di dalam satu etnik, diantara etnik, diantara daerah kultural sampai bangsa Papua secara keseluruhan. Satu Trias Melanesia adalah asas, dasar filsafat hidup Melanesia. Satu Trias Melanesia bukan ideologi politik, dia berdiri di atas ideologi politik dan semua pragmatisme lain. Satu Trias Melanesia diposisikan basis pengetahuan dan sumber inspirasi, sumber ideologi dan pragmatis.

Dalam masyarakat Marind-Anim disebut Dema, dia adalah tuhan yang menciptakan Manusia dan segala yang ada (Baal 1966). Dalam masyarakat Asmat disebut Mbiwiripitsy yang menciptakan manusia dari patung ukir (Gertrudis and Pouwer 2002; Pouwer 2010). Orang Yali sebut waltibag dalam wujud Loli dan Yeli, dia adalah tuhan dan dari pecahan tubuhnya menciptakan manusia dan segala yang ada di bumi (Zölnner 1977; Peyon 2019). Orang di lembah Balim sebut Naruwekul, manusia ajaib yang menciptakan sesuatu dari pecahan tubuhnya (Alua 2006). Orang Mee sebut Ugatame adalah tuhan dan pencipta (Giay 1995). Dalam masyarakat di areal kultural Wandamen, Kuri, Wamesa sampai sebagian di Bintuni disebut Puri dan Pasai diyakini tuhan dan pencipta manusia, dan segala yang ada di bumi. Beberapa klen di daerah Imbuan, Sanfarmum dan Saukorem disebut Buamit adalah tuhan dan pencipta mereka, dia memisahkan terang dan gelap, menciptakan Kawa sebagai manusia pertama dan segala isi bumi lain (Miedema 1990). Daerah kultural kepulauan Biak-Numfor disebut Manarmakeri, laki-laki kaskado ajaib dan membawa koreri, kehidupan kekal (Kamma 1992). Orang Muyu percaya kepada Komot, dia ialah tuhan dan pencipta bumi dan segala isinya (Schoorl 1997). Orang Windesi percaya bahwa manusia dan segala yang ada tercipta dari potongan tubuh dari seorang ibu bernama Amori. Amori ialah kanguru betina, kanguru itu makan sperma dari seorang laki-laki Windesi, kemudian kanguru itu bunting dan melahirkan seorang anak laki-laki, bernama Sisinjori. Kemudian Amori suruh Sisinjori dibunuh dan dimutilasi tubuhnya dan dari mutisi tubuh itu menciptakan manusia dan segala isi bumi (Kamma 1975). Orang Sentani tengah percaya bahwa mereka berasal dari dalam bumi atau tanah, mereka dilahirkan oleh seorang ibu bernama Qani dan Qani adalah bumi yang melahirkan manusia pertama klen Mehue dan kelompok klen lain (Kamma 1975; Peyon 2013).

Demikian, setiap etnik mempunyai pencipta dan satu tokoh ideal sebagai tuhan. Pencipta atau tuhan selalu ada mula-mula dan menciptakan manusia dan segala isi bumi, semisal Dema, Waltibag, dan Buamit. Sedang, tokoh ideal atau manusia ajaib selalu muncul tiba-tiba, setelah manusia sudah ada dan melakukan segala peristiwa ajaib dan melalui peristiwa itu dia menciptakan manusia dan benda lain, semisal kuri-pasai, yeli, naruekul dan Manarmakeri. Tokoh ideal kategori terakhir ini sebagai penjelmaan dari pencipta dan tuhan itu sendiri, dia hadir melengkapi sesuatu dinilainya belum lengkap, atau melalui kehadirannya itu, dirinya lebih dekat. dikenal dan dipercaya oleh manusia sebagai tuhan dan pencipta mereka. Dia itu satu dan tunggal, kemudian dia menciptakan manusia dan segala isi bumi dengan tangan, potongan tubuhnya dan atau melalui peristiwa ajaib tertentu.

Bila diteliti lebih mendalam lagi ditemukan suatu relasi yang dapat menghubungkan pencipta dan tokoh-tokoh ideal itu, dalam satu kultur dengan kultur lain diantara etnik-etnik di Melanesia. Relasi itu dapat dilihat dari hubungan cerita, keyakinan, sebaran manusia, bentuk-bentuk ritus, symbol, asosiasi dan totemik, dan bentuk-bentuk kultur material. Kultur material itu adalah symbol, signal dan tanda dari abstraksi tidak kelihatan itu. Hal-hal itu ialah kode sebagai relasi struktural, dengan relasi itu ditemukan satu struktur dasar filsafat bangsa Papua atau Melanesia secara keseluruhan. Segala aspek itu dapat terepresentasi dalam tiga asas Melanesia itu: Manusia, ethnos atau bangsa, soul, Roh atau jiwa dan Land, nation dan natur.

One People, terminologi ini tercermin satu sesama manusia dan satu sesama bangsa Melanesia. Di Melanesia terdiri banyak etnik tetapi mereka semua berasal dari satu tubuh dan satu jiwa dari pencipta, tuhan dan manusia ideal itu. Manusia Papua atau Melanesia berasal dari satu keluarga, satu kerabat, satu bangsa dan satu rumpun. Orang Melanesia secara fenotif satu dengan kesamaan ciri. Tipe fenotif itu adalah tercermin dari kesatuan itu. Secara genotif dan etnik bervariasi karena proses evolusi dan migrasi (lihat juga Opeba 1981). Meski demikian, semua orang Melanesia meresa mereka dari satu tubuh dan satu jiwa, satu keluarga dan kerabat. Berbasis dengan itu, muncul terminologi Melanesians Brotherhood, one Blood dan wantok (lihat Strathern 1972). Orang Melanesia saling menghagai dan menghormati di antara mereka, menghormati dan mengakui hak kepemilikan dan batas-batas tanah berbasis klen dan etnik. Mereka tidak bisa merampas dan klaim kepemilikan pihak lain. Mereka saling mengakui kepemilikannya sendiri dan kepemilikan pihak lain. Nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kejujuran menjadi otoritas tertinggi dan itulah disebut demokrasi.

One Soul, satu jiwa, satu roh dan satu kultur. Terminologi ini menunjuk pada tiga elemen utama: roh, jiwa dan kultur. Roh terkait dengan kepercayaan, religi dan pandangan hidup mengenai kekuatan lain di luar manusia. Roh diklasifikasi dengan variasi bentuk, jenis, sifat dan tempat hunian. Roh-roh itu terelasi dengan penciptaan, tokoh ideal, peristiwa dan sejarah dalam periode-periode tertentu. Tetapi, roh-roh itu sendiri bukan pencipta atau tokoh ideal itu. melainkan bagian atau bentuk asosiasi dari pencipta dan tokoh ideal itu. Posisi pencipta dan tuhan di atas dari roh-roh ini dan semua mahluk lain.

Di sisi lain, roh-roh itu ialah metafor dan asosiasi dari satuan-satuan masyarakat. Semisal klen, Fratri, Moiety, etnik dan daerah kultural. Dunia Melanesia itu digambarkan sebagai dunia roh mulai dari dalam rumah sampai alam terbuka. Manusia bangun relasi dengan simbol-simbol dan ritus-ritus tertentu. Relasi antara pencipta atau tuhan dengan manusia adalah relasi vertikal. Maka kepercayaan dalam religi asli Melanesia terhadap pencipta atau tuhan ialah kepercayaan vertikal, sedang kepercayaan atau religi Melanesia terhadap roh-roh di luar pencipta itu adalah kepercayaan horizontal. Fakta ini membantah teori religi Melanesia, bahwa religi Melanesia ialah kepercayaan Horizontal (lihat Trompf 2006).

Jiwa adalah semangat dan perasaan yang tergerakan dari indep struktur psikologi manusia atau indep struktur psikologi ethnos. Semangat dan perasaan ini tergerakan kesatuan, solidaritas, patriotisme, nasionalisme, kesamaan dan kekeluargaan. Gerakan jiwa itu ditampilkan melalui ekspresi, sikap dan tindakan disebut kultur. Maka kultur adalah jiwa dan roh dari suatu bangsa, roh yang tergerakkan bangsa itu hidup dan bergerak. Bangsa tanpa identitas kultural maka bangsa itu sudah mati, tidak berjiwa dan tidak bergerak.

One Land, terminologi ini terepresentasi nation, land, natur dan landscape. Dalam sejarah dan kultural, bangsa Melanesia ditempati pada satu daratan dan satu kawasan. Pandangan tradisional ini terbukti dari studi geologis dan arkeologis. Melanesia, Ausrali, Selandia baru dan Tasmania adalah satu daratan Sahul. Pencairan es dalam proses evolusi memisahkan dataran Sahul dan terbentuk gugusan kepulauan Melanesia terpisah dari Australia. Demikian juga Selandia Baru dan Tasmania. Tetapi, secara geologis dasar lautan satu kesatuan dari dataran Sahul.

Makna tanah bagi Melanesia merupakan ibu, tempat ethnos dilahirkan, hidup dan kembali ke dalam tubuh ibu itu setelah kematian. Tanah tidak hanya sumber ekonomi tetapi tubuh dari ethnos itu sendiri. Karena tanah bagian tubuh dari pencipta sendiri dalam sejarah budaya Melanesia (lihat Beanal 1996; Erari 1995; Peyon 2019; Flem Dokumenter Mahuze 2018; Mcdonnell, Allen and Filer 2017). Tanah juga merupakan landscape tempat ethnos hidup, menikmati, sumber inspirasi dan pengetahuan dengan keindahan landscap. Tanah adalah rumah ethnos, alam, flora, fauna dan semua bentuk lain. Karena itu, tanah adalah ibu dan rumah untuk semua.

Dalam pandangan ini tanah, flora, fauna dan semua elemen lain di dalam dan di atas ialah bagian dari tubuh manusia atau nebjadi anggota kerabat dari orang Melanesia. Dalam budaya Marind-Anim Dema adalah pencipta dan tuhan, Dema itu telah menjelman menjadi manusia, tanah, flora dan fauna. Semua tempat dan semua elemen itu ialah Dema, semua itu satu tubuh dan satu darah dari manusia Marind-Anim. Kelapa itu kerabat dari Kebze dan Kebze itu kerabat dari kelapa, anjing dan sagu itu kerabat dari Mehuze demikian juga dengan buaya, burung, ikan dan elemen-elemen lainnya. Semua itu ialah anggota-anggota klen manusia Marind-Anim atau amai-nya mereka (Baal 1966). Dalam kultur Amungme digambarkan tanah, gunung, sungai dan seluruh isi bumi itu asosiasi dengan tubuh mereka sendiri (Beanal 1996). Dalam filsafat orang Yali, manusia, tanah, gunung, sungai, flora dan fauna di dunia ini adalah pecahan tubuh dari pencipta, Waltibag, melalui Loli dan Yeli, maka itu bagian dari tubuh dan kerabat mereka sendiri (Zöllner 1977; Peyon 2019). Dalam budaya Mek, Eipo, Sela dan daerah sekitar digambarkan babi sebagai asosiasi klen tertentu semisal Nabyal, Kisamlu, Mekdoman, Kone, Usikilye, Balyo, Malyo dan la. Anjing diasosiasikan dengan klen Bolmedin dan Mirin. Klan Tengket diasosialan matahari dan bulan (Heeschen 1990; 2015). Di daerah Kuri Waguna klen tertentu asosiasi dengan babi melalui kisah tokoh Fenetriom sebagai gen campuran antara laki-laki Fenanat dengan satu jenis babi putih (Miedema 1997). Asosiasi manusia dengan babi juga digambarkan dalam budaya Muyu, Kamberap seorang laki-laki berubah menjadi babi. Atas permintaanya dia dibunuh dan dipotongnya menjadi dua bagian. Bagian kepala menjadi babi keramat hanya bisa dimakan laki-laki dan di bagian kaki menjadi babi hutan yang bisa dimakan semua orang (Schoorl 1997). Semuan unsur alam itu gambar manusia dan kerabat dari manusia. Satuan-satuan ethnos memiliki identitas sendiri, asosiasi dengan elemen-elemen alam menjadi totemik mereka itu.
Dalam budaya Melanesia ditemukan asosiasi-asosiasi ini dengan banyak elemen, dan setiap etnik memiliki kesamaan atau kemiripan asosiasi seperti ini, semisal asosiasi manusia dengan babi, manusia dengan kasuari, manusia dengan buaya. Bentuk-bentuk asosiasi atau totemik ini saya sebut relasi dalam konteks analisa ini. Dengan relasi ini dapat ditemukan indep struktur kultur dan indep struktur psikologi, yang menjadi logika dasar dari filsafat Trias tunggal Melanesia itu.

Sistem itu juga berlaku dalam kepemilikan tanah dan sumber daya alam pada tanah itu. Sistem kekuasaan tanah selalu berbasis pada klen, seperti hal totemik dan tanah ialah otoritas klen, bukan individu dan etnik. Ketika saat kelola tanah dan distribusi produk-produk dari tanah itu selalu dibagi diantara mereka karena asas keadilan dan kesetaraan. Para anggota satuan klen, gabungan klen dan komunitas dalam satuan teritorial itu selalu mendapatkan bagian. Bila kelola tanah, proses perencanaan sampai panen dilakukan secara bersama melalui mekanisme kultural dalam komunitas itu. Distribusi macam ini berlaku asas keadilan, demokrasi dan keseimbangan berbasis hukum kasih dan resiprositas. Prinsip hukum-hukum semacam ini disebut sosialisme Melanesia.

Dengan dasar filsafat ini tanah, sungai, gunung, flora dan fauna itu harus diperlakukan sama dengan manusia. Dengan kata lain, manusia harus memperlakukan unsur-unsur itu sama dengan dirinya sendiri. Manusia harus melindungi, membangun relasi dan komunikasi dengan semua unsur itu untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan hidup. Dalam konsepsi ini terkonstruksi terminologi mengenai tempat suci dan sakral. Di tempat sakral itu ditempati roh-roh tertentu dan menjaga penguasa tempat-tempat itu. Roh-roh itu memiliki relasi dengan klen, komunitas, sejarah dan leluhur tertentu. Semua memiliki relasi dengan pencipta, sejarah, roh, alam dan manusia. Demua saling terkait dan terelasi. Terminologi tempat suci dan sakral adalah suatu hukum indigeneus untuk menjaga relasi dengan alam, keseimbangan dan kontunuitas masa depan antara manusia dengan kerabat-kerabat mereka itu.

Semua elemen itu digambarkan tubuh dan jiwa dari manusia Melanesia maka tanah, laut, flora dan fauna itu bukan semata sumber ekonomi untuk akumulasi kapital seperti dalam teori kapitalisme, bukan juga dihapus kepemilikan individu dan klen dan menjadikan kepemilikan komunal negara bangsa seperti dalam teori sosialisme Marxis. Trias tunggal Melanesia memiliki basis filsafat dan basis pengetahuan sendiri, dengan basis filsafat dan basis pengetahuan itu terkonstruksi teori-teori dan metode-metode menjadi acuan untuk melahirkan ideologi politik dan nasionalisme bangsa Papua.

_______ )* Penulis adalah akademisi Uncen. Saat ini ia sebagai kandidat doktor dari salah satu Universitas ternama di Jerman.

Bibliografi

  1. Alua, Agus A. et al. (2006): Nilai-nilai hidup masyarakat Hubula di lembah Balim Papua. Jayapura: STFT Fajar Timur.
  2. Anderson, Benedict. (2006): Imagined Communities Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London and New York, VERSO
  3. Baal, Van J. (1966): Dema Description and Analysis of Marind-Anim Culture (South New Guinea). Amsterdam, The Financial Aid of the Ministry of the Interior and the Royal Tropical Institute.
  4. Bassin, Mark. (2007): Lev Gumilev and Russian National Identity During and Aft er the Soviet Era. in Nationalism and Ethnosymbolism: history, culture and ethnicity in the formation of nations. (Editor Athena S. Leoussi and Steven Grosby). Edinburgh University Press Ltd.
  5. Beanal, Tom. (1996): Amungme: Magaboarat Negel Jombei-Peibei.  Jakarta: WALHI.
  6. Bloch, Maurice. (1983): Marxism and Anthropology. Oxford: Oxford University Press.
  7. Clammer John. (2003): New-Marxisme antropologi: Studi ekonomi politik dan pembangunan. Yogjakarta, Satasiva
  8. Engels, Friedrich. (1892): Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats im Anschluss an Lewis H. Morgans Forschungen. NEW, Stuttgart.
  9. Giayi, Benny. (1995): Zakheus Pakage and His Communities Indigenous Religious Discourse, Socio-political Resistance, and Ethnohistory of the Me of Irian Jaya. Amsterdam. VU University Press.
  10. Harris, Marvin. 1980. Cultural Materialism: the struggle for a science of culture. New York: Vintage Books. Erari, Philip. (1995): Tanah kita dan Hidup kita. Jakarta: Gramedia. Heeschen, Volker. et al. (1990): Ninye bún Mythen, Erzälungen, Lieder und Märchen der Eipo. Berlin: Dietrich Reimer Verlag. Heeschen, Volker, et al. (2015): Die Eipo in Papua Weltbilder, Ethnographie und Erzählungen. München: e publication (Studien aus dem München Institut für Ethnologie 19: ix, 1-567). https://epub.ub.uni-muenchen.de/25303.
  11. Kamma, Freerk C. (1972): Koreri. Messianic Movements in the Biak-Numfor Culture Area. (überzetzt ins Englische: Mrs. M. J. van de Vathorst-Smit). KITLV. Vol. 15. The Hague: Martinus Nijhoff.
  12. Kamma, Freerk C. 1975. Religious Texts of the Oral Tradition from Western New-Guinea (Irian Jaya) Part A. The Origin and Sources of Life. Leiden: E. J. Brill.
  13. Kroeber. A. L. and Klucichohn. Clyd E (1952): Culture a Critical Review of Concepts and Definitions. Cambridge, Massachusetts, U.S.A. Published by the Museum. Lawrence. Krader. (edt) (1974): The Ethnological Notebooks of Karl Marx. Van Gorcum & Comp. B.V. – Assen, the Netherlands.
  14. Marx, Karl. (1841): Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie. MEW, suppl. I. Marx, Karl. (1953): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Rohentwurf, 1857-1858).
  15. Marx, Karl. (1867): Das Kapital. MEW Marx, Karl, and Friedrich Engels. (1888): Communist Manifesto (1848). Various editions. Cf. esp. Russ.
  16. Marx, Karl. (1846): Die Deutsche Ideologie. M EW 3
  17. Marx, Karl. (1844): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, Einleitung. Deutsch-Französische Jahrbücher, M EW 1.
  18. Miedema, Jelle. (1986): Pre-Capitalism and cosmology; description and analyses of the Meybrat fishery and kain timur-complex, Dordrecht/Riberton: Foris (KITLV, Verhandelingen 120).
  19. Miedema, Jelle. (1997): Irian Jaya Source Materials. Texts from the Oral Tradition in the Eastern Bird’s Head Peninsula of Irian Jaya. Inventory, Transcripts, and Reproductions of (Origin) Stories in Dutch and Indonesian c. 1955-1995. Leiden-Jakarta: DSALCUL.
  20. Peyon, Ibrahim. (2019): Die Yali-Kultur aus indigener ethnografischer Perspektive. Münchne. Ludwig-Maximilians-Universität Institut für Ethnologie (unpublication)
  21. Peyon, Ibrahim. 2013. Struktur Mitos Orang Sentani: Telaah Antropologi Struktural Lévi-Strauss. Jayapura: Jurusan Antropologi (tidak dipublikasi Thesis Magister).
  22. Pospisil, L. (1963): Kapauku Papuan Economy. New Heaven: Yale University.
  23. Pouwer, Jan. (2010): Gender, Ritual and Social Formation in West Papua: A configurational analysis comparing Kamoro and Asmat. KITLV Press Leiden
  24. Schoorl, J.V. (1976): Shell Capitalism Among the Muyu Peopl. Buletin of Irian Jaya Development. Volume Nr.3. hlm. 3-78.
  25. Smith, Anthony D. (1988): The Ethnic Origins of Nations. Blackwell Publishing.
  26. Smith, Anthony D. (2009): Ethno-symbolism and Nationalism. A cultural approach. Routledge.
  27. Smith, Anthony D. (1998): Nationalism and Modernism A critical survey of recent theories of nations and nationalism. Routledge.
  28. Suseno Franz Magnis. (2001): Pemikiran Karl Marx; dari sosialisme utopis ke perselisihan resvisionisme; Jakarta, Gramedia pustaka utama.
  29. Trompf, Garry W. (2006): Religions of Melanesia. A Bibliographic Survey. London. Praeger Westport, Connecticut.
  30. Woods, Roger. (2007): Germany’s New Right as Culture and Politics, Palgrave Macmillan. New York.
  31. Zöllner, Siegfried. (1977): Lebensbaum und Schweinekult. Die Religion der Jalî im Bergland von Irian-Jaya (West-Neu-Guinea). Wuppertal: Theologischer Verlag Rolf Brockhaus.

    Sumber: Tabloid WANI | link ➡ https://www.tabloid-wani.com/2020/01/kapitalisme-sosialisme-versus-trias–melanesia.html

 

Entrepreneurship and development challenges in Papua New Guinea.

Abstact:

Entrepreneurship has been recognized as a micro driver of innovation and economic growth. What is meant by entrepreneurship, innovation and economic growth is often not clear. This paper discusses the nature of entrepreneurship and its relation to innovation and provides an overview of theory on the relation between entrepreneurship, innovation and economic growth. The paper continues with a study on rural entrepreneurship in Papua New Guinea (PNG) with conceptual, theoretical investigations. PNG is a resource rich nation but failed to develop to its full potential, as well as produce the entrepreneurial class which is usually a necessary prerequisite for economic growth? An attempt is made to explain the mystery behind the backwardness. It outlines the development of PNG in recent years by examining some of the major challenges for the entrepreneurship development. The paper also discusses some of the future prospects for increasing entrepreneurial activities in the country and provides some implications for policy development.

Keywords:  Entrepreneurship, Innovation, Economic Growth, Papua New Guinea.

Author: Rena, Ravinder
Pub Date: 01/01/2009
Publication: Name: Asia-Pacific Business Review Publisher: Asia-Pacific Institute of Management Audience: Academic Format: Magazine/Journal Subject: Business; Business, international Copyright: COPYRIGHT 2009 Asia-Pacific Institute of Management ISSN: 0973-2470
Issue: Date: Jan-March, 2009 Source Volume: 5 Source Issue: 1
Accession Number: 200410498
Full Text: Introduction

The innovation of products, services and processes and the formation of new business enterprises are crucially important to every economy. Innovation and new business development can be initiated by independent individuals or by existing enterprises. Entrepreneurship is considered as a valuable instrument for rejuvenating and revitalizing the economy. It is brought into practice as a tool for business development, revenue growth, and profitability enhancement and for pioneering the development of new products, services and processes. Entrepreneurship is often defined as a process that goes on inside an existing firm and that may lead to new business ventures, the development of new products, services or processes and the renewal of strategies and competitive postures. As such, it can be seen as the sum of a company’s innovation, venturing and renewal efforts (Kirzner, 1997; Rena, 2007).

Innovation and entrepreneurship are often regarded as overlapping concepts. This can be traced back to probably the most well known definition of entrepreneurship, by Schumpeter (1934), who defines entrepreneurs as individuals that carry out new combinations (i.e. innovations). Schumpeter distinguishes four roles in the process of innovation: the inventor, who invents a new idea; the entrepreneur who commercializes this new idea; the capitalist, who provides the financial resources to the entrepreneur (and bears the risk of the innovation project); the manager, who takes care of the routine day-to-day corporate management. These roles are most often executed by different persons. The literature on entrepreneurship recognizes a variety of entrepreneurial roles in economic change, such as: (i) The person who bears uncertainty (Knight, 1921); (ii) An innovator (Schumpeter, 1934); (iii) A decision maker (Casson, 2003); (iv) An industrial leader (Schumpeter, 1934); (v) An organizer and coordinator of economic resources (Marshall, 1890); (vi) These roles all implicitly carry an economically positive connotation with them. However, if entrepreneurs are defined to be persons who are ingenious and creative in finding ways that add to their own wealth, power, and prestige (Baumol, 1990), then it is to be expected that not all of their activities will deliver a productive contribution to society (Murphy et al., 1991). For other reasons, many entrepreneurs do not directly contribute to an increase in for example national income: some entrepreneurship is more adequately characterized as a non-profit seeking activity (Benz, 2006). Greater independence and self-fulfilment are more often mentioned as important motivations to become self-employed than increasing earning power (EOS Gallup, 2004).

The definition of entrepreneurship as the introduction of new economic activity by an individual that leads to change in the marketplace, we can formulate several necessary conditions for entrepreneurship (Shane, 2004):

(i) Existence of entrepreneurial opportunities (environmental changes: technological, political/ regulatory, social/demographic);

(ii) Difference between people (in their willingness and ability to act upon an opportunity);

(iii) Risk bearing; uncertainty until the entrepreneur pursues the opportunity (does demand exist?; can the entrepreneur compete with others?; can the value chain be created? etc.);

(iv) Organizing (new way of exploiting the opportunity); either creating a firm, or using the market mechanism (for example, licensing); and

(v) Innovation: recombination of resources into a new form that is by implication not a perfect imitation of what has been done before and thus involves a change in the marketplace.

These are necessary conditions for entrepreneurship. It is however contingent whether the individuals discovering an opportunity are employees or independent individuals, and whether new firms or incumbent firms are used for the exploitation of the opportunity. Studies conducted by Economic Commission for Latin America and Caribbean (ECLAC), and Food and Agricultural Organization (FAO) in the Latin American and Caribbean region have indicated that rural enterprises can be an important modernizing agent for small agriculture. Governments have supported this process by creating incentives for agro-industry to invest in such regions. This has not only been attempted in developing countries, but it has also been a clear policy of the European Union (EU) which channels a large part of the total common budget to develop the backward and poor regions of Europe.

In 2004, APEC Ministers endorsed the “Santiago Agenda on Entrepreneurship” with the aim to promote entrepreneurial culture in APEC member economies and promote member economies’ competitiveness. (1) The Santiago agenda has identified best entrepreneurial practices and developing human capital as one of these important components. The Santiago agenda set the objective of creating a culture of entrepreneurship through the training of students from different disciplines and at different educational levels. Peru has developed a theme for 2008 “A new commitment for the development of the Asia Pacific”. Under this theme, Peru aims to “highlight the educational program role on the social and economic development of the member economies.” The Project aims at raising awareness on the issue of training students with entrepreneurship skills at University level to promote entrepreneurial culture amongst young people, making them more employable and helping train a future labour force for the economy. The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) has developed a conceptual model. The central aim of the model is to understand the relationship between entrepreneurship and economic growth. This model is in contrast to the conventional model of economic growth that focuses on the impact of major established firms on economic growth. The GEM model set out key elements of this relationship, and the way in which the elements react (Figure 1). The GEM model recognises five groups of variables that affect entrepreneurial activities and their impact. As of 2001, the model was modified with the introduction of an additional variable, “Entrepreneurs Opportunity / Necessity”, to differentiate the reasons motivating entrepreneurs who started businesses (Wong, et al., 2007, pp.12-13).

[FIGURE 1 OMITTED]

Lyson (1995) emphasized the prospects of small-enterprise framework as a possible rural development strategy for economically disadvantaged communities, and provides this description of the nature of small-scale flexibly specialized firms: “First, these businesses would provide products for local consumption that are not readily available in the mass market. Second, small-scale technically sophisticated enterprises would be able to fill the niche markets in the national economy that are too small for mass producers. Third, small, craft-based, flexibly specialized enterprises can alter production quickly to exploit the changing market conditions.”

According to a study conducted in the United States, it has been found that the rural poverty has become as intense as that found in the inner cities, and has stubbornly resisted a variety of attempts at mitigation through economic development policies. The latest strategy for addressing this problem is the encouragement of emerging home-grown enterprises in rural communities. The expectation is that these new ventures: a) will provide jobs or at least self-employment; b) will remain in the areas where they were spawned as they grow; and c) will export their goods and services outside the community, attracting much-needed income (Davidsson, 2004). Gavian et al., (1999), in a study on the importance of SME development in rural employment in Egypt, have suggested that SMEs are traditionally thought of as well poised to respond to increased demand by creating jobs. It is important to stress here that rural entrepreneurship in its substance does not differ from entrepreneurship in urban areas. Entrepreneurship in rural areas is finding a unique blend of resources, either inside or outside of agriculture. The economic goals of an entrepreneur and the social goals of rural development are more strongly interlinked than in urban areas. For this reason entrepreneurship in rural areas is usually community based, has strong extended family linkages and a relatively large impact on a rural community. According to Petrin (1994), the creation of such an environment starts at the national level with the foundation policies for macro-economic stability and for well-defined property rights as well as international orientation. The policies and programs targeted specifically to the development of entrepreneurship do not differ much with respect to location. In order to realize their entrepreneurial ideas or to grow and sustain in business, they all need access to capital, labour, markets, and good management skills. What differs is the availability of markets for other inputs.

The inputs into an entrepreneurial process capital, management, technology, buildings, communications and transportation infrastructure, distribution channels, and skilled labour, tend to be easier to find in urban areas. Professional advice is also hard to come by. Consequently, entrepreneurial behaviour, which is essentially the ability to spot unconventional market opportunities, is most lacking in those rural areas where it is most needed, i.e., where the scarcity of ‘these other inputs’ is the highest. Rural entrepreneurship is more likely to flourish in those rural areas where the two approaches to rural development, the ‘bottom up’ and the ‘top down’, complement each other. The ‘top down’ approach gains effectiveness when it is tailored to the local environment that it intends to support. The second prerequisite for the success of rural entrepreneurship, the ‘bottom up’ approach, is that, ownership of the initiative remains in the hands of members of the local community. The regional development agencies that fit both criteria can contribute much to the rural development through entrepreneurship. A study conducted by Smallbone and North (1997), reveals that firms that demonstrated the highest level of innovative behaviour were growing in terms of sales and also generating employment, although it is important to stress that the relationship between innovation and growth is an inter-dependent and mutually reinforcing one, rather than a simple cause and effect relationship.

Empirical studies have even shown that (on average) entry into self-employment has a negative effect on the monetary income of individuals (Hamilton 2000; Parker 2004). Being an entrepreneur may be rewarding because it entails substantial non-monetary benefits, like greater autonomy, broader skill utilization, and the possibility to pursue one’s own ideas; i.e. more freedom (Sen 1999).

Entrepreneurial Opportunities

Every entrepreneur who starts a new business has great new ideas. The real challenge is to discover a real opportunity that is more than just a good idea. These opportunities can have a radical nature (Schumpeterian) or relatively incremental (Kirznerian). Schumpeterian opportunities originate from changes in the environment (Shane, 2004). These can be technological, social / demographic, and political / regulatory changes. First, technological change, often based on progress in the research base of society, is a prime source of entrepreneurial opportunities for new technology-based firms (for example in the ICT and biotech industries). Second, social and demographic changes can be quantitative changes like an ageing population that offers new opportunities for entrepreneurs. It may also involve more qualitative changes: changing preferences or wants, for example reflected in the rise the creative industries that satisfy new wants, or in the trend toward health and nutrition and the supply of diet and ecological food. In that sense people’s necessities are few but their wants are endless. Third, deregulation, privatization, and liberalization have opened up many opportunities for entrepreneurship. (2) An example of deregulation is labour market flexibility policy. Flexibilisation of the labour market has opened up several opportunities for entrepreneurship. One the one hand many employees have become self-employed, partly lured by the lower tax rates in comparison to wage-labour. On the other hand, there have been high-growth start-ups that have used this new trend of labour flexibility to specialize in temporary staffing. Other examples of privatization as sources of entrepreneurial opportunities are the downsizing of municipal services and the privatization of the care market, which have provided opportunities for high-growth start-ups.

The discovery of an entrepreneurial opportunity can be made by an employee or an independent individual. The latter situation is reflected in so-called user-entrepreneurship: i.e. a personal need as a consumer is the source of the opportunity. Empirical research has shown that the prior situation occurs much more often, as most founders start a new business in an industry that is similar or related to their prior experience. “Producer-entrepreneurship” is thus a much more widespread phenomenon than user-entrepreneurship. In organizational terms the most important question is whether this opportunity is pursued and exploited within or outside the organization of origin: i.e. in the form of a spin-off or of corporate venturing. Spin-offs involve the exploitation of an opportunity by an employee who leaves an organisation to start a firm of her own that is independent of the parent organisation. Corporate venturing or corporate entrepreneurship has been defined as “the process whereby an individual or a group of individuals in association with an existing organization, create a new organization or instigate renewal or innovation within that organization” (Nooteboom, 2000).

Objective of the Study

PNG is a developing and poor country in the South Pacific. It is rich in terms of natural resources but the people are poor since its independence in 1975. Majority of the people live in rural areas and depend on agriculture as their main stay. PNG has vast natural resources and substantial potential for economic growth, particularly in agricultural and industry. For the last one decade, the country has become a major commodity producer. Despite this, economic development and private entrepreneurship has had only limited success (Schaper, 2002). Today, the country has one of the lowest levels of per capita GDP in the South Pacific. Why has such a resource rich nation failed to develop to its full potential, as well as produce the entrepreneurial class which is usually a necessary prerequisite for economic growth? An attempt is made in this article to explain the mystery. It outlines the development of PNG in recent years. It examines some of the major challenges for the entrepreneurship development. The paper discusses some of the future prospects for increasing entrepreneurial activities in the country and provides some implications for policy development.

The total number of self-employed persons is about 5 per cent of formal national work force (National Statistics Office 2000). It would be interesting and useful to study the entrepreneurship and its challenges in developing country like Papua New Guinea. This paper is based on the following objectives:

(i) To explore the prospects for entrepreneurship in PNG;

(ii) To discuss challenges and threats for entrepreneurship development in PNG and thus provide some implications.

The paper has been divided into five sections. The first section provides introduction, definitions and literature survey on the subject matter. Second section discusses the relationship between entrepreneurship, innovation and economic growth. Section three deals with the country background and entrepreneurship in Papua New Guinea, it also analyses the important issues in PNG entrepreneurship. Section four presents various challenges for entrepreneurship development in PNG and the last section provides summary and conclusion.

Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth

Entrepreneurship, innovation and economic growth: mechanisms

How can we explain the relation between entrepreneurship and economic growth? Several mechanisms may be at work here, which explain why new and small firms in combination with large organisations may drive innovation and ultimately economic growth. These mechanisms are knowledge spillovers, decentralization, experimentation, and competition. New scientific and technological knowledge is an important source of entrepreneurial opportunities. Organisations investing in research or technology development often end up facilitating other agents’ innovation efforts, either unintentionally, as when inventions can be imitated, or intentionally as where scientists report on their research. Economists have termed this knowledge spillover: “any original, valuable knowledge generated somewhere that becomes accessible to external agents. This knowledge is absorbed by an individual or group other than the originator”. There has been much empirical research showing that firms located near knowledge sources introduce innovations at a faster rate than rival firms located elsewhere. These can be incumbent firms, but more likely involve firms that have been set-up by prior employees of the knowledge producing organisations. They are the Schumpeterian entrepreneurs that commercialise inventions. Many major inventions have been reshaped, speeded, and expanded by new firms with different objectives, interests, and ideas from those of the original inventor (Shane, 2000). These innovative new firms are started because their innovations would have been turned down or severely delayed in the organizations in which the initial idea was developed. Diversity of enterprise is a necessary condition for economic growth and prosperity. History has shown that long-term economic growth and prosperity depends on a mix of large and especially small enterprises (Rosenberg and Birdzell, 1986; Landes, 1969). Many types and sizes of enterprise are useful under the right conditions circumstances, but what matters is the diversity of economic organization in economic systems–the variety of the system’s organizational repertoire rather than the size of particular enterprises (Rosenberg and Birdzell, 1986). The role of diversity of enterprise in economic growth and prosperity has two key elements (Rosenberg and Birdzell, 1986) experimentation and decentralization.

The experiment is important in economic change; a great part of the activity in progressive economies will be conducted on a small scale. Economic growth implies change and adaptation, and much of this adaptation takes place through the formation of firms that are, initially small. New firms are useful devices for experimenting with innovation, because they can be established at a small, experimental scale at relatively low cost and therefore in large numbers, and their efforts can be intensively focused on a single innovation. The experimental aspect of new firms is reflected in the facts that they usually start small, their number is large, and as with other kinds of experiment, most of them fail. High rates of firm entry and exit can even be regarded as a necessary price to pay in order to allow “exploration” of new technological and market possibilities: failures at the micro level may be consistent with social benefit at the aggregate level (Saxenian, 1994; Dosi and Lovallo, 1997; Kirzner, 1997). A high level of new variety is needed to produce a few very successful new innovative industry leaders, like Microsoft, Yahoo, Google, and Ebay. The experimental approach to the organization of economic activity is a key mechanism for economic progress. New firms often provide the seedbed for the emergence of new industries. They have been instrumental in the introduction of electricity, the internal-combustion engine, automobiles, aircraft, electronics, aluminium, petroleum, plastic materials, and many other advances (Rosenberg and Birdzell, 1986; Baumol, 2002; Audretsch, 1995).

Second, a fundamental characteristic of organization in highly developed economies is decentralization–a diffusion of authority and responsibility and a limitation of the pyramiding of managerial hierarchies. The resistance to agency costs and the complexities of controlling those costs are not limited to that part of the pyramid that extends from a government board of planning and control down to individual enterprises; they are reflected in the organization of economic activity at all levels. The organizing principle is that the costs and benefits of hierarchy must be balanced out (Nooteboom, 1994; Langlois and Robertson, 1995). Although a large part of economic change is brought about by the expansion and conversion of old firms, innovative change is to a large degree brought about by new firms (Rosenberg and Birdzell 1986). That small firms have played a large part in economic growth is not accidental; it can be explained, by their smaller agency costs. Innovation is more likely to occur in a society that is open to the formation of new enterprises than in a society that relies on its existing organizations for innovation (Rosenberg and Birdzell, 1986). (3) New, usually small, firms have an important role in bringing about change–a role that may well depend on the degree of inertia accumulated in older bureaucracies.

Competition has been the principal source of diversity in enterprise organization: differentiation via the development of unique products, methods of production and distribution, and forms of organization is central to the strategy of competition. Diversity of enterprise is closely related, both as cause and consequence, to diversity of products and services available to customers. (4) See Parker (2004) on the micro-economic, and Helpman (2004) on the macroeconomic relevance (5) of product differentiation.

New firms played a direct role in economic growth, with the introduction of new products, but also an important indirect role in triggering old firms to improve or restructure their activities. The easy formation of new firms acts as a disciplinary device for existing firms (Aghion et al., 2006). New innovative firms circumvent bureaucratic rigidity and supply older firms with an incentive–self-preservation–for taking internal measures to avoid the habits and practices that eventually lead to rigidity. This is for example reflected in the rise of corporate venturing, as a means for corporate renewal.

Empirical evidence on the relationship between entrepreneurship and economic Growth

Already at the start of the 20th century the economist Schumpeter made a plea for the entrepreneur as the person who brings new ideas to the market and in that way causes economic renewal and progress. A necessary condition is that these innovations have to offer more (or the same for a lower price) than the pre-existing supply. If this condition is fulfilled there might even be creative destruction: innovations that make the ‘old economy’ superfluous (Baumol, 1993). A recent example in the Dutch economy is the success of the digital TomTom route planner that has substituted a large part of the production of roadmaps. An indirect effect of the introduction of these innovations by new firms is that incumbents are triggered to upgrade their product offerings in order to remain competitive. How and to what extent does entrepreneurship lead to innovation and economic growth? Why should entrepreneurs start with an uncertain innovation process at all? A recent study of the Netherlands Statistical Agency shows that entrepreneurs innovate because they want to improve the quality of goods and services, to offer a broader range of goods and services, and in the end they want to access new markets or a larger market share. A recent study shows mixed evidence on the assumption of the relatively high innovativeness of small and new firms. They conclude that “entrepreneurs and their counterparts contribute equally importantly to the innovativeness of societies. However, they serve different goals in terms of quality, quantity and efficiency, as well as in terms of producing more radical innovations”. They show that new and small firms have relatively high levels of innovative sales, and are relatively less likely to adopt high cost innovations.

A key question is whether and how entrepreneurship causes economic growth. Before we can answer this question with empirical research, we have to choose empirical indicators for entrepreneurship and economic growth. Traditionally, economic growth has been referred to as the growth of employment or national income, while recently productivity growth is seen as a more relevant indicator. The two dominant empirical definitions of entrepreneurship are the creation of new organisations and self-employment (performing work for personal profit rather than for wages paid by others). Some studies also take into account people with a preference for entrepreneurship (‘latent entrepreneurship’), or people that take steps to start a new business (‘nascent entrepreneurship’). The latter two indicators can be seen as potential entrepreneurship. Corporate entrepreneurship is not easily identified, and is unfortunately largely an invisible aspect of entrepreneurship in empirical research. In addition to these operational definitions of entrepreneurship, there are several measures of performance, like survival, growth, profitability and experiencing an initial public offering of the business. These performance measures are indicators of entrepreneurship to a lesser or greater degree. Take for example survival: new firms that survive on a long term but remain relatively small often become more conservative (i.e. less innovative) while new firms that grow into substantial corporations often revolutionize the economic structure (Schumpeter, 1934). In addition, there are habitual entrepreneurs that ‘specialize’ in setting up new firms and often leave the newly created firms to set up other ones.

The review of recent research on entrepreneurship and economic growth reveals that high levels of new growing firms are strongly related with economic growth. (6) This positive relation can hardly be found with new firms in general or the level of self-employment. The latter outcome is not that remarkable: many new firms are a continuation of the activities that were done as an employee before–so these involve no new economic activities. The decision to enter self-employed is hardly driven by innovation, and relatively often by lifestyle reasons, like the combine labour and care tasks and a focus on a particular craft (Aghion et al., 2006). Next to economic growth, a more relevant indicator may be welfare (Layard, 2005). Unfortunately, the relation between entrepreneurship and welfare has not been researched to a large extent. However, there are several indications that entrepreneurs are on average more satisfied with their occupation than employees are.

Entrepreneurship in Papua New Guinea

Background of PNG

Papua New Guinea (PNG) is a developing nation with approximately 15 percent of the population engaged in the market economy and the remaining 85 percent of people engaged in the subsistence farming and mostly live in rural areas. It got independence on 16 September 1975 from Australia. It comprises the eastern half of the second largest island in the world and extends to an approximate land area of 476,000 sq. km. It is located just south of the Equator and north of the eastern tip of Australia. The country has over 600 islands with a population over 6.2 million people (2007). Administratively, the country has 20 provinces and 89 districts Papua New Guinea has made some progress in social development over the last 33 years. It is a country of enormous physical and social diversity. It has many natural resources. Mining, forestry and oil dominate the economy. In 2001, total external aid amounted to US$ 24 per capita (WHO, 2006:10; World Bank, 2007). Around 800 languages (not dialects) are spoken in PNG, one third of the world’s languages are spoken in PNG. This diversity underpins the challenges for effective land management.

PNG is classified as a low middle-income country with a Gross Domestic Product (GDP) per capita of US$ 660 (2007). Although literacy rate has improved from 32 per cent to 65 per cent, only half of all women aged 15 years and above and two-thirds of all men aged 15 years and older have ever attended school, and enrolment rates vary significantly across provinces. Life expectancy at birth has also increased from 43 to 57 years and Human Development Index from 0.43 to 0.54 and PNG ranked 145(of 177 countries assessed). However, in recent years, progress has slowed. In short, Papua New Guinea has a number of important achievements in its socio-economic development but many challenges ahead, such as poverty, still remain. Currently, about 40 percent of the population live within or below the poverty line. About 90 percent of the poor live in rural areas. Subsistence farmers, fishermen and hunters constitute the poorest segments of the population (UNDP, 2006; WHO, 2006).

Limited opportunity in a changing economic and social environment has also increased and contributed to the emergence of debilitating societal issues such as the serious rise in crime and inter-communal instability in Papua New Guinea, the HIV/AIDS epidemic, the unsustainable use of resources and the decline in environmental conservation. Papua New Guinea has the highest incidence of HIV/AIDS in the Pacific region, with the highest percentage of 15-24 year olds living with HIV/AIDS in South-east Asia and the Pacific. The poverty of access and opportunity highlights entrenched gender disparity in many aspects of life in Papua New Guinea (UNDAF, 2002: 10).The Small Business Development Corporation (SBDC) was established in 1990 and become operational in 1992 to assist Papua New Guineans start and improve small-scale business for employment creation and to improve the standard of living in the country. SBDC has been working hard for improving the small-scale business sector’s employment generating capacity for meeting the present and future job creation needs of the country and to improve the standard of living. However, the problems remained high due to economical, social and political reasons.

There has been a little development of entrepreneurial class in PNG. Within the formal economy, most of the people work for public sector or major mining companies like Oktedi, Ramu sugar, Lihir, etc. The dependence on such mining and energy companies has created a source of wage employment for many people, but the economic benefits have not been effectively utilised to create a potential and vibrant small business sector. It is difficult to have the credit access from the financial institutions in the country. (7) Although, comprehensive and reliable data on wage and business activity are limited but several studies revealed that most of the self-employed are engaged in farming and its associated activities. A record number of new firms have been started in PNG in 2008: 15,000. The number of new firms has almost been tripled since independence in 1975. On the basis of these numbers one tends to say that PNG has become more entrepreneurial in the last one decade. If one assumes that these new firms also supply something that is sufficiently new and different from the existing supply of goods and services, and even make a profit, than it is not such a strange idea to regard new firms as the driving force of an innovative economy. In spite of this record number of new firms, there is still a common opinion that there is still a shortage of entrepreneurship in PNG, especially in comparison with Asia-Pacific economies like Indonesia, Thailand, Australia and New Zealand.

Rural Entrepreneurship in PNG

Importance of Rural Entrepreneurship in PNG

In order to understand the role played by entrepreneurs in PNG economy, it is important to comprehend the concept of entrepreneurship. While choosing a definition for entrepreneurship most appropriate to the rural and semi-urban context, it is important to bear in mind the skills that are needed to improve the quality of life for individuals, and to sustain a healthy economy and environment (Rena 2007). Development of entrepreneurs can be stimulated through a set of supporting institutions, and through deliberate innovative action which stimulates changes and fully supports capable individuals or groups in the rural and urban areas of PNG. Therefore, the Government of PNG should design the policies and programs specifically for entrepreneurship promotion can greatly affect the supply of entrepreneurs, and thus, indirectly represent an important source of entrepreneurship. This view has important implications for entrepreneurship development in rural areas of PNG. If currently entrepreneurial activities in a given rural area are not thriving, it does not mean that entrepreneurship is something inherently alien to rural areas. While this feeling could have some legacy due to the slower pace of changes occurring in rural areas of PNG compared to urban ones, proper action can make a lot of difference with respect to entrepreneurial behaviour of people living in the rural areas. According to the Global Entrepreneurship Monitor Report (2000), about 70 per cent of an area’s economic performance is dependent upon how entrepreneurial the area’s economy is. Entrepreneurial orientation in rural areas is based on stimulating local entrepreneurial talent, and subsequent growth of indigenous companies. This, in turn, would create jobs, and add economic value to the country and the region as well, and at the same time it will keep scarce resources within the PNG community. According to Petrin (1994), to accelerate economic development in rural areas, it is necessary to build up the critical mass of first generation entrepreneurs.

Another aspect of the external environment in the remote rural areas of PNG is the labour market, in which relatively low wage levels in comparison with urban areas combined with qualitative characteristics of the rural labour force reduce the incentive for firms to invest in labour saving process innovations, particularly in the more craft-based sectors. The PNG entrepreneurs in micro and small enterprises are trying to use significant portions of their profits for expanding their enterprises, and others have been borrowing from the informal sector. Borrowing from the informal sector is only a short-term solution because such loans cannot finance the sort of long-term investments that are required to develop and grow their enterprises. This situation will tend to constrain the rural entrepreneurs’ abilities to grow their businesses. Business strategies of expansion, diversification and maintaining market share all require sources of funds, and yet the women entrepreneurs have to rely primarily on their own resources and the profits from their enterprises. Clearly this situation provides both an opportunity and a challenge for support agencies like PNG Banking Corporation (PNGBC), Agricultural and Industrial Development; Small Business Development Corporation have sought to promote various programmes favourable to small enterprise sector development. They are able to offer suitable loan products to rural entrepreneurs engaged in both micro and small enterprise undertakings. The rural entrepreneurs are engaged in services, trade, and production of handicrafts which are basically sold in the cities like Port Moresby, Lae, etc.

Although, savings are one of the means of accumulation of capital, many rural entrepreneurs in PNG reported that savings alone were not always sufficient for running and expanding their business operations because of the high inflation in the country. The growth of the enterprises can be restricted due to a lack of finance for working capital and for long-term capital investments. The rural entrepreneurs found it very difficult to access credit from the banks due to the requirements of the banks, such as the collateral, the expected level of contribution from the rural entrepreneurs themselves. The majority of entrepreneurs have experienced difficulties in finding and acquiring financial resources for production or provision of services, as well as for selling purposes. Most run their businesses from rented premises, but the relatively high rents and low levels of security pose critical problems for them and can hinder their expansion and diversification in the country.

Challenges for Rural Enterprise Development in PNG

Due to its rich endowment of its natural resources, PNG’s disappointing economic performance is quite often described as a paradox. However, there are substantial reasons that explain this anomaly. Some of them are enlisted below.

(i) The bureaucracy of government regulations and red tape, the largely negative attitudes towards business, and the overall lack of transparency prevent the development of a real public-private partnership for business.

(ii) There are great differences between the laws and customary practices as regards gender equality in society, and this impact negatively on the operations and effectiveness of women entrepreneurs.

(iii) The licensing procedures relating to business are overly bureaucratic, and obtaining accessible information about new laws and legislation in a timely manner is a major inhibitor for business development.

(iv) Attitudes to business owners, including women entrepreneurs, are in general negative in so far as they are seen as being unethical.

(v) Rural entrepreneurs’ associations need to be supported to be more, representative, member-based, open and effective. There is a need for better networking within and between different business associations.

(vi) The informal economy needs to be recognized in some way. It is a dominant sector in the PNG economy and employs many poor people. Poor working conditions and little income security for those engaged in the informal economy makes them very vulnerable (Rena 2008).

Threats in the Rural Entrepreneurship Development

(i) Efforts to enhance the rural entrepreneurship development in PNG has been hampered by high magnitude and occurrence of natural disasters (Tsunami, earthquakes, drought) in the context of global climate change.

(ii) The spread of HIV/AIDS constitutes a major threat where more than 3 per cent of the people affected by the disease. More people living with HIV reside in rural areas engage in the rural entrepreneurship too.

(iii) The vibrant poverty, corruption, social security constitute a major threat to the entrepreneurial and rural development in the country.

(iv) Insufficiency of investment, funding is not in harmony with the economic importance of agriculture and rural economy in PNG.

(v) Weak sustainability of development programmes, projects and networks beyond donor support and the paucity of Public-Private Partnership in conducting the development activities in the country leave the rural sector in destitute (Rena, 2007).

Implications for Rural Entrepreneurship Development

Despite the Government efforts in mitigating the threats and improving the rural entrepreneurship with the Small Business Development Programme (SBDP), the problems remain high. Hence, PNG has a long way to go in developing the rural enterprises like India and Bangladesh. The Government of PNG should give special emphasis to the allocation of land and financial resources to the potential entrepreneurs. Improve the entrepreneurs’ access to resources by, for example, encouraging associations of the entrepreneurs to help their members to access Business Development Services (BDS) through referral systems. The Government should take the lead in a number of initiatives aimed at (as the PNG is more diverse and traditional society) changing the attitudes of society towards the rural entrepreneurs and creating a more positive and constructive environment for their expansion and growth. In line with this, there is a need to strengthen the capacities of Micro Finance Institutions, in order that they are better able to:(i) Extend their activities to more rural areas of the country; (ii) Improve the coverage of their services across the country; (iii) Improve their products and lending services to meet the needs of growth-oriented; (iv) Business entrepreneurs by providing larger loans and longer repayment periods; and (v) Review interest rates with a view to offering variable rates based on business needs.

As the informal economy is largely (over 80%) dominated by the rural population in the country, it is important that steps are taken by the Government and BDS providers to improve their economic and social protection position by: (i) Providing some form of ‘official’ recognition to informal workers to protect them from harassment and provide basic forms of social protection; (ii) Providing financial and non-financial support to rural entrepreneurs in the informal economy so that they can more easily access and navigate the steps involved in formalizing their businesses; (iii) Special efforts should be made to improve partnerships between all actors who influence the socio-economic environment for the rural entrepreneurs; (iv) There is a need to promote and support the practice of good governance by all, in Government, business and non-government organizations. Besides, to encourage the spirit of enterprise positively, among the youth in PNG, PNG University of Technology, University of PNG and other higher learning institutions must be encouraged to become more commercially focused, and more entrepreneurial. In line with this, all the six Universities in the country have to introduce some entrepreneurship development and/or business development programmes. It is also important that they should be encouraged to develop more ties with local businesses, and hold more business related activities on the campus. University students (concerned to the filed) should be encouraged to take business studies modules as part of their main courses. This will help develop the interest in business, and provide the basic understanding of what to expect when going into business. The knowledge gained will help provide students with a ready option when they graduate, rather than wasting their time looking for the jobs that are not available. This will ultimately help to reduce the pool of unemployed young people in the country.

It is important to establish a Small Business Development Bank (SBDB) in PNG to concentrate solely on the funding of indigenous businesses, and thus promote entrepreneurship. The SBDB will help to combat the problem of under-capitalisation, by providing the necessary, cost effective, and easily accessible funding for businesses.

Conclusion

Entrepreneurship is a corner stone which rejuvenates and revitalizes the economy. Entrepreneurs are persons who are industrious and creative thus find ways to empower themselves and eventually contribute to the economic development. Indeed, small firms in combination with the large enterprises drive innovation and ultimately economic growth. New firms play a direct role in economic growth, with the introduction of new products. Recent research on entrepreneurship and economic growth reveals that high levels of new growing firms are strongly related with economic growth. Entrepreneurship is important in PNG with a lot of potential. The PNG entrepreneurs in micro and small enterprises are trying to use significant portions of their profits for expanding their enterprises, and others have been borrowing from the informal sector. However, the challenges for new and small businesses in PNG are complex. As stated earlier, entrepreneurship development is often thwarted by a complex mix of economical, political, social and geographic factors. At the macro level, economic and political instability, poor quality of government infrastructure, low levels of support for new enterprise development, underdeveloped or semiskilled work force all contribute to the nation’s current economic problems. The national, provincial and local governments should work hard to encourage both the domestic and foreign capital investments, which stimulate the cash flow in the economy and thus develop entrepreneurial class in the country. Making the transition from a traditional subsistence economy to a developed economy is a long and slow process, and it’s a journey on which PNG has a long way to go.

References

Aghion, Ph., Blundell, R., Griffith, R., Howitt, P. and Prantl, S. (2006), “The Effects of Entry on Incumbent Innovation and Productivity”, NBER Working Paper 12027.

Audretsch, D.B. (1995), Innovation and Industry Evolution, Cambridge, MA: MIT Press. pp. 25-40.

Baumol, W.J. (1990), “Entrepreneurship: Productive, unproductive, and destructive”, Journal of Political Economy, Vol. 98 (5), pp. 893-921.

Baumol, W.J. (2002). The Free-Market Innovation Machine-Analyzing the Growth Miracle of Capitalism, Princeton and Oxford: Princeton University Press.

Baumol. W. (1993), “Formal entrepreneurship theory in economics: Existence and bounds”, Journal of Business Venturing, Vol. 8, pp.197-210.

Benz, M. (2006), Entrepreneurship as a non-profit-seeking activity Buenstorf, G. (2001) Designing Clunkers: Demand-Side Innovation and the Early History of the Mountain Bike. Max Planck Institute of Economics,

Papers on Economics and Evolution #0105.

Casson, M. (2003), The Entrepreneur. An Economic Theory (2nd edition), heltenham: Edward Elgar.

Dosi, G. and Lovallo, D. (1997), “Rational Entrepreneurs or Optimistic Martyrs? Some Considerations on Technological Regimes, Corporate Entries and the Evolutionary Role of Decision Biases”, in (R. Garud, P.R. Nayyar and Z.B. Shapira eds.), Technological Innovation Oversights and Foresights, Cambridge/New York: Cambridge University Press.

Davidsson, P. (2004), Researching Entrepreneurship, Springer: New York.

EOS Gallup Europe (2004), Flash 160 “Entrepreneurship”, survey for Directorate General Enterprise–European Commission.

Gavian, S., Meehy, T.E.., Bulbul, L., and Ender, G. (1999), The Importance of Agricultural Growth and SME

Development to Increases in Rural Employment in Egypt. MVE Unit–APRP, Special Study No. 5. Abt Associates Inc. Cairo, Egypt. July 2002.

Hamilton, B.H. (2000), “Does entrepreneurship pay?” An empirical analysis of the returns to self-employment, Journal of Political Economy, Vol. 108, pp. 604-631.

Helpman, E. (2004), The mystery of economic growth, Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.

Kirzner, I.M. (1997), “Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian Approach”, Journal of Economic Literature, Vol. 35 (1), pp. 60-85.

Knight, F. H. (1921), Risk, Uncertainty and Profit, Hart: Schaffner & Marx.

Landes, D. S. (1969), The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present, Cambridge: Cambridge University Press.

Langlois, R.N. and Robertson, P.L. (1995), Firms, markets, and economic change, London: Routledge.

Layard, R. (2005), Happiness. Lessons from a new science, London: Penguin Books.

Lyson, T.A. (1995), Down and Out in Rural America: The status of Blacks and Hispanics in the 1980s. In (L.J. Beaulieu and D. Mulkey, eds.,) Investing in people: the Human Capital needs of Rural America. pp 167-82. Boulder, CO. West-view Press.

Marshall, A. (1890), Principles of Economics, London: Macmillan.

Murphy, K.M., Schleifer, A. and Vishny, R.W. (1991), “The Allocation of Talent: Implications for Growth”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 106 (2), pp. 503-30.

National Statistics Office (2000), Annual Business Census 1993-1997. Port Moresby: Government of Papua New Guinea.

Nooteboom, B. (1994), “Innovation and diffusion in small firms: theory and evidence”, Small Business Economics, Vol. 6, pp. 327-347.

Nooteboom, B. (2000), “Learning and Innovation in Organizations and Economies”, Oxford: Oxford University Press.

Parker, S.C. (2004), “The Economics of Self-employment and Entrepreneurship”, Cambridge: Cambridge University Press.

Petrin, T. (1994), Entrepreneurship as an economic force in rural development. Keynote paper presented at the Seventh FAO/REU International Rural Development Summer School, Herrsching, Germany, 8-14 September 1994.

Rena, Ravinder (2007), “Entrepreneurship and Rural Development–A Case of Eritrea”, The Asian Economic Review, Vol. 49 (2), pp.165-178.

Rena, Ravinder. (2008), A Need to Reduce Rural Poverty in Papua New Guinea, USA:= Business Daily Review, A news paper of America, published 18 December (Thursday), available from http://businessdailyreview.com/business/topstories/ a-need-to-reduce-rural-poverty-in-papua-newguinea. html Retrieved on 21 December 2008.

Rosenberg, N. and Birdzell, L. (1986), How the West Grew Rich, New York: Basic Books.

Saxenian, A. (1994), Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Schaper, Michael. (2002), “The future Prospects for Entrepreneurship in Papua New Guinea”, Journal of Small Business Management, Vol. 40 (1), pp.78-83.

Schumpeter, J.A. (1934),. “The Theory of Economic Development”, Cambridge Mass: Harvard University Press.

Sen, A. (1999), Development as Freedom, Oxford: Oxford University Press.

Shane, S. (2004), A General Theory of Entrepreneurship. The Individual-Opportunity Nexus, Cheltenham: Edward Elgar.

Smallbone D, North D, and Leigh R. (1997), The Growth and Survival of Mature Manufacturing Small and Medium sized Enterprises in the 1980s: an urban-rural comparison. In (Curran, J. and Storey, D. (eds). Small Firms in Urban and Rural Locations, London and New York. Routledge.

United Nations Development Assistance Framework (UNDAF), (2002), Papua New Guinea United Nations Development Assistance Framework (2003-2007), Port Moresby: (UNDAF): (June).

United Nations Development Programme (UNDP), (2006), Human Development Report 2006, Washington, DC: United Nations Development Programme.

Wong, Poh-Kam; Lena, Lee; Yuen-Ping Ho. (2007), Global Entrepreneurship Monitor 2006 Singapore Report. Singapore: NUS Entrepreneurship Centre, pp.11-20.

World Health Organization (WHO) (2006), Country Cooperation Strategy (CCS) for Papua New Guinea over the period 2005 to 2009. Geneva: World Health Organization.

World Bank. (2007), World Development Indicators 2007, Washington, DC: World Bank.

Footnotes

(1.) The Asia Pacific Economic Cooperation has organised a workshop on the theme “APEC Workshop on Embedding Entrepreneurship in University Curriculum” which was held at Sunway Hotel, Ha Noi, Viet Nam 22-23 July 2008. All 21 APEC member economies including Papua New Guinea were attended the Workshop.

(2.) See Phillips (1985) for evidence on the positive effects of deregulation on new firm formation in the US and Berkowitz and Holland (2001) on the positive effects of privatization on new firm formation in Russia.

(3.) According to Pasinetti (1993) an economy that does not increase the variety of industries over time will suffer from structural unemployment, and will ultimately stagnate. In this view, the development of new industries in an economy is required to absorb labour that has become redundant in pre-existing industries. This labour has become redundant due to a combination of productivity increases and demand saturation in pre-existing industries, characterizing the product lifecycle dynamics in each sector.

(4.) In comparison to other small economies like Belgium and Denmark, the Netherlands has a ‘water head’: relatively many large dominant firms, which have a more than proportional influence on public policy, and have received a more than proportional part of government spending. This overrepresentation of large dominant firms is likely to constrain the experimental nature of the Dutch economy. More research is needed to confirm (or reject) this hypothesis.

(5.) The very limited variety of products that was available in communist economies seems to confirm this generalization. Wealth can even be defined as the range of choice people have, not just the quantity of supply.

(6.) Funke and Ruhwedel (2001) found that a greater degree of product variety is highly correlated to per capita GDP levels and TFP growth in OECD countries.

(7.) Financial institutions that provide credit in PNG include: the Rural Development Bank (RDB), Women’s Credit Scheme, Small Business Guarantee Facility (SBGF) of the Small Business Development Corporation (SBDC), PNG Credit Guarantee Scheme (CGS) administered by the Department of Finance, Savings and Loans Societies and NGO-supported credit schemes. An informal financial sector has also been emerged.

Ravinder Rena *

* Department of Business Studies, Papua New Guinea University of Technology, Morobe Province, Papua New Guinea

* E-mail: ravinder_rena@yahoo.com, drravinderrena@gmail.com

Gale Copyright:
Copyright 2009 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.